Jakarta (ANTARA News) - Perwakilan muballigh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan usulan pemikiran mereka terkait masalah kebangsaan.
Sebanyak 23 dai atau muballigh yang datang dari berbagai daerah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
KH Mahrus Amin yang juga Ketua Majelis Syuro Nasional dan mewakili DPP Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia mengatakan kedatangannya ke Istana untuk menemui Presiden terkait rencana diklat untuk mencetak sejuta mubaligh di Indonesia.
"Presiden menyambut baik usulan kami dan akan hadir pada 2 Mei 2017 di Gedung MPR RI Senayan Jakarta untuk meresmikan acara Program Gerakan Satu Juta Muballigh Bela Negara yang kami selenggarakan," kata Mahrus Amin setelah jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta.
Pendidikan dan pelatihan bagi para calon muballigh atau dai menurut dia sangat dibutuhkan umat di Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa.
"Banyak yang belum disentuh dengan dakwah yang baik, oleh karena itu kami akan mempersiapkan satu juta dai," katanya.
Pihaknya juga ingin menata kualitas mubaligh di Tanah Air menjadi semakin baik.
Ia berpendapat bahwa rekrutmen dan pengkaderan muballigh secara benar dan terstuktur harus mulai dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah.
Oleh karena itu, pihaknya mempersiapkan program tersebut yang akan dilakukan secara bertahap dan untuk tahap pertama akan melibatkan 500 orang para muballigh/muballighat.
Pada kesempatan pertemuan dengan Presiden, pihaknya juga mengangkat isu pentingnya persatuan umat yang harus dikedepankan dan diperjuangkan.
"Persatuan bangsa ini harus diperjuangkan," katanya.
***4***
T. H016
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017