DPR batalkan rapat konsultasi terkait penyelenggaraan haji

Jakarta (ANTARA News) - Rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji pada Kamis (13/4) dibatalkan, karena ketidak hadiran menteri dan akan dicari waktu yang tepat.

"Namun para menteri yang diundang tidak hadir, hanya perwakilan saja padahal kita membutuhkan kebijakan sehingga seharusnya dihadiri menteri terkait," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.

Dis mengatakan rapat koordinasi terkait haji merupakan hal yang penting karena menyangkut bagaimana peningatan pelayanan haji dan menyempurnakan layanan yang ada.

Agus mengatakan Pimpinan DPR akan menjadwalkan kembali rapat konsultasi dan dipastikan tidak akan mengganggu rapat kabinet yang berlangsung di istana negara.

"Yang hadir tidak ada menteri karena pengambilan keputusan ada di menteri," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR akan mengadakan rapat konsultasi terkait penyelenggaraan ibadah haji bersama pemerintah, membahas mengenai manajemen pelaksanaan dan politik ekonomi haji pada Kamis.

"Rapat konsultasi dengan pihak yang terlibat penyelenggaraan haji. Kebetulan 2017 merupakan tahun pertama kuota haji Indonesia dikembalikan bahkan ditambah sehingga perlu evaluasi dan persiapan matang," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (13/4).

Fahri menjelaskan ada dua hal yang dibahas dalam rapat konsultasi tersebut yaitu manajemen pelaksanaan dan politik ekonomi.

Dia mengatakan untuk manajemen pelaksanaan sudah terdapat 18 kemajuan sehingga dirinya berterima kasih kepada Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama yang sudah membahas dan menyepakatinya.

"Dari sisi manajemen ada perbaikan sehingga saya berterima kasih kepada Komisi VIII DPR dan Kemenag yang sudah membahas dan menyepakati upaya perbaikan tersebut," ujarnya.