BI dibantu TNI distribusikan rupiah baru ke wilayah terdepan

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar 10 kegiatan pedistribusian uang rupiah, termasuk penyaluran 11 pecahan uang rupiah baru emisi 2016 ke wilayah-wilayah terdepan di Indonesia.

"Uang rupiah Tahun Emisi 2016 diharapkan dapat segera menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Deputi Gubernur BI Sugeng dalam pesan tertulis di Jakarta, Kamis.

BI yang diwakili Sugeng dan TNI AL, yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi, pada Kamis memperkuat kerja sama pendistribusian uang rupiah di daerah terdepan.

Menurut Sugeng, kerja sama antara BI dengan TNI Angkatan Laut telah dimulai sejak 2011. Hingga saat ini, telah dilakukan secara bersama-sama 23 kegiatan pendistribusian rupiah ke daerah terluar dan terpencil di wilayah NKRI.

"Beberapa pulau terluar di Indonesia telah dikunjungi dalam kegiatan pendistribusian uang tersebut seperti Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Kisar, Pulau Bras," kata Sugeng.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan amanat UU, BI memandang baik pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan antara BI dan TNI AL dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimandatkan kepada Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan uang rupiah.

UU juga mengamanatkan Bank Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar.

Selain pelaksanaan pendistribusian uang rupiah sebagai aktivitas utama, di setiap pulau yang dikunjungi diselenggarakan pula kegiatan edukasi mengenai peran dan tugas Bank Indonesia, sosialiasi ciri keaslian uang dan sistem pembayaran non-tunai, penelitian atau survei terkait tingkat kelusuhan uang, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).