Menkeu minta PLB tidak menjadi tempat penyelundupan

Tolong PLB ini dijaga agar betul-betul menjadi institusi yang bersih dan baik. Jangan sampai menjadi tempat penyelundupan yang tidak punya `sense` untuk menciptakan transparansi."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta adanya peningkatan pelayanan Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada pelaku usaha agar makin efektif dalam menekan biaya logistik dan tidak menjadi tempat penyelundupan yang bisa merugikan negara.

"Tolong PLB ini dijaga agar betul-betul menjadi institusi yang bersih dan baik. Jangan sampai menjadi tempat penyelundupan yang tidak punya sense untuk menciptakan transparansi," kata Sri Mulyani dalam acara Satu Tahun PLB di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan PLB dalam satu tahun terakhir telah terjalin dengan baik antara otoritas bea cukai dengan para pelaku usaha, serta berpotensi menjadi hub logistik nasional dan kawasan Asia Pasifik, atau setara dengan pelayanan di kawasan ekonomi Shenzhen, China.

Namun, ia mengakui terdapat empat pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh PLB agar dapat makin efektif sebagai tempat penimbunan barang dan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga yang saat ini memiliki biaya logistik lebih murah dari Indonesia.

Pertama, menetapkan model bisnis yang jelas dan mencari definisi yang memadai dengan mengambil contoh pelayanan di PLB negara lain, apabila ingin mendorong implementasi PLB menjadi hub logistik nasional dan kawasan Asia Pasifik.

Kedua, membuat kemajuan yang bisa diukur dengan menetapkan target peningkatan jumlah komoditas impor yang bisa disimpan dalam PLB, tidak hanya bahan baku industri, namun juga barang-barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat.

"Konsumsi rumah tangga adalah mesin pertumbuhan ekonomi, kalau Indonesia sedang tumbuh lima persen menuju enam persen, ini kira-kira apa artinya apa? Coba buat road map lima tahun ke depan, tiap tahunnya mau seperti apa," ujar Sri Mulyani.

Ketiga, membuka PLB tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa, namun juga wilayah lain yang masih tertinggal seperti di Indonesia Timur, untuk mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, pintu masuk Indonesia tidak lagi terpusat dari Jakarta, namun dari daerah terluar di perbatasan.

Keempat, membangun PLB berdasarkan sektoral untuk memenuhi tingginya permintaan dari kelas menengah yang sedang tumbuh di Indonesia, serta berkesinambungan dengan industri jasa tertentu yang bisa mendukung kinerja perekonomian.

"Pemerintah ingin punya cerita besar dan maju lebih baik lagi. Di statistik kami, pertumbuhan transportasi dan telekomunikasi termasuk tinggi. Kalau ekonomi tumbuh lima persen, mereka hampir dua kali lipatnya. Saya ingin momentum ini dijaga dan diperkuat," kata Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan otoritas akan mendorong minat pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas fiskal maupun kemudahan prosedural yang ditawarkan dari PLB agar penyediaan bahan baku maupun konsumsi makin mudah.

Beberapa bentuk sinergi telah dilakukan otoritas bea cukai dengan kementerian lembaga lain untuk meningkatkan pelayanan PLB yaitu dengan melakukan pemeriksaan surveyor di dalam PLB sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2016.

"Kementerian Perdagangan telah memberikan ruang pemeriksaan surveyor bisa dilakukan di PLB, tidak lagi diluar negeri. Kalau pemeriksaan satu komoditi di luar negeri Rp8 juta, di PLB hanya Rp5 juta. Jadi ada dua keuntungan, yaitu biaya lebih murah dan kecepatan waktu," kata Heru.

Kemudian, adanya instalasi karantina di PLB yang bisa mengurangi waktu "dwelling time", koordinasi dengan pihak pelayaran terkait proses "delivery order" secara dalam jaringan (online) dan akomodasi sistem FTA serta simplifikasi pemberian tarif "preferential".

Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga telah menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia yang selama ini menjalankan fungsi mediator antara otoritas bea cukai dengan para pengguna fasilitas PLB.

Saat ini terdapat 34 PLB yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jenis barang timbun yang berbeda-beda seperti bahan baku untuk otomotif, tambang dan minyak, gas, alat berat, industri kecil dan menengah, pertahanan, bahan kimia, komoditas, personal care, tekstil dan pesawat terbang.

Dalam setahun terakhir, tercatat nilai barang yang disimpan di gudang PLB mencapai Rp1,16 triliun, berasal dari 20 perusahaan supplier internasional, 34 perusahaan distribusi internasional dan 97 perusahaan distribusi lokal dengan rata-rata "lead time" 1,8 hari.

PLB yang dibentuk sejak Maret 2016 juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, dengan jumlah Bea Masuk mencapai Rp10,28 miliar, PPh Impor Pasal 22 sebesar Rp27,13 miliar dan PPN Impor sebanyak Rp120,09 miliar.

Setelah adanya PLB, sejumlah perusahaan dilaporkan telah merelokasi gudang dari Singapura ke Indonesia, termasuk PT Cipta Krida Bahari yang menargetkan pembukaan gudang di kawasan PLB hingga 300.000 meter persegi pada 2020.

Pembentukan PLB merupakan salah satu amanat dari penerbitan paket kebijakan ekonomi jilid dua untuk menekan biaya logistik dan mendorong efisiensi kinerja perdagangan nasional. PLB juga telah dinilai sebagai implementasi paket kebijakan ekonomi yang paling berhasil.

Saat ini biaya logistik Indonesia mencapai kisaran 26 persen, atau tertinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang ongkos produksi barang sampai ke tangan konsumen hanya sebesar 13 persen dan Thailand sebanyak 16 persen.