Ditemui di Timika, Senin, Pieter Magal mengatakan proses negosiasi antara Pemerintah yang diwakili oleh pihak Kementerian ESDM dengan manajemen PT Freeport sudah menuju ke arah yang menggembirakan sehingga dapat menjamin akan adanya manfaat yang lebih besar dari perusahaan itu kepada bangsa dan negara, terutama kepada masyarakat Papua.
"Sampai hari ini kami percaya bahwa negara tetap melihat perusahaan Freeport ini sebagai aset yang sangat penting. Kalaupun selama satu dua bulan terakhir ada kendala-kendala yang ditemui dalam proses negosiasi, itu wajar-wajar saja," ujarnya.
"Tetapi semua pihak tentu ingin mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada selama ini," kata Pieter Magal yang juga menjabat salah satu staf senior di Departemen SRM PT Freeport itu.
Menurut dia, keberadaan PT Freeport dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya selama 50 tahun di bumi Cenderawasih Papua telah memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat Papua.
"Semua keluarga Indonesia yang selama ini bekerja di Freeport maupun masyarakat lainnya bergantung penuh pada kelangsungan operasional perusahaan ini. Ada banyak anak-anak asli Papua dari Suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku lain yang disekolahkan oleh perusahaan. Hal itu berlangsung dari generasi ke generasi. Itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri," jelas Pieter Magal.
Ia mengatakan keberlangsungan operasional Freeport di Tembagapura, Mimika, akan memastikan anak-anak Papua yang kini menempuh pendidikan di berbagai lembaga perguruan tinggi (juga SMP dan SMA) akan terus mendapat sokongan biaya.
Demikian pula masyarakat yang sakit akan terus mendapat layanan kesehatan di berbagai rumah sakit baik di Timika maupun di luar Papua (bagi pasien yang harus dirujuk ke luar Papua).
Di sisi lain, katanya, kehadiran Freeport juga telah mendorong pertumbuhan kalangan wirausahawan di Kota Timika, termasuk di kalangan masyarakat asli Papua.
"Kita bisa bayangkan kalau Freeport tutup, apa jadinya dengan semua usaha yang ada di Timika. Situasi dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini memberi gambaran jelas bahwa kami di Mimika sangat bergantung kepada Freeport," kata Pieter.
Ia menegaskan, masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro tidak pernah mempersoalkan apakah Freeport harus tetap mempertahankan rezim Kontrak Karya ataukah beralih kepada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana disarankan pemerintah (kini sudah disetujui oleh PT Freeport).
"Bagi kami, yang terpenting Freeport tetap beroperasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara, termasuk kepada masyarakat asli Papua yang masih banyak membutuhkan perhatian dari Freeport," kata Pieter Magal.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
