Jakarta (ANTARA News) - Palestina melalui Duta Besar untuk Indonesia, Fariz Mehdawi, mengharapkan adanya dukungan ekonomi dari semua pihak, terutama negara Arab serta yang sebagian penduduknya Muslim. "Perekonomian di Palestina amat tergantung pada kehidupan ekonomi masyarakatnya di bawah dan saat ini, Palestina menghadapi banyak hambatan dalam bidang ekonomi," kata Fariz Mehdawi ketika ditemui di Jakarta, Kamis. Menurut dia, hambatan terbesar Palestina dalam bidang ekonomi datang dari Israel dan pemerintah Palestina tidak dapat menghadapi masalah itu sendiri. "Palestina menghadapi tahun-tahun sulit dalam perekonomian. Kami sempat berpikir telah melewati saat-saat baik, tapi masa gelap sedang melingkupi Palestina," katanya. Ia mengatakan, di Palestina saat ini lebih dari 60 persen penduduknya menganggur, bahkan kemiskinan melanda 60 persen dari rakyat Palestina. "Banyak layanan umum tidak berjalan baik, banyak masyarakat Palestina bekerja dengan gaji tidak sesuai dengan ketentuan umum dan ribuan orang di Palestina tidak dapat bekerja untuk menghidupi keluarga mereka," katanya. Menurut Fariz, jalan keluar dari seluruh permasalahan ekonomi itu adalah penyelesaian sengketa serta perdamaian di Palestina. "Usaha apa pun, yang kita lakukan untuk menarik pemodal ke Palestina, tidak akan berhasil tanpa stabilitas di dalam negeri," katanya. Mana mungkin modal atau uang dapat ditanam di Palestina, kata Fariz, jika unsur keamanan di dalam negeri tidak terjamin. Oleh karena itu, Palestina amat mengharapkan negara Arab atau negara berpenduduk sebagian besar Muslim membantu dan mendukung perekonomian di Palestina. "Saya amat mengerti jika Israel atau Amerika Serikat tidak mau membantu Palestina, tapi saya amat tidak mengerti jika negara Arab atau saudara Muslim kami di berbagai negara tidak mau membantu kami, yang seharusnya amat mengerti penderitaan rakyat Palestina," katanya. Pada saat ini, tambahnya, jajaran pemerintahan Palestina, baik Presiden maupun menterinya berusaha menarik banyak bantuan dari berbagai negara untuk membantu secara materi. "Banyak tugas harus dipenuhi pemerintahan baru Palestina dan yang paling penting adalah pada unsur keamanan di bawah, terutama pada masyarakat Palestina," tambahnya. Mengenai rencana kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Indonesia, Fariz menegaskan, belum ada tanggal pasti mengenai kunjungan kenegeraan tersebut. "Saya yakinkan, Presiden Mahmoud pasti mengunjungi Indonesia, tapi karena keadaan Palestina amat sulit, terutama dalam hal keamanan, jadwal pasti kunjungan Presiden Mahmoud masih terus dirundingkan dengan Departemen Luar Negeri," katanya. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
