KBRI London juga bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London dan Indonesia Invesment Promotion Center (IIPC) London, demikian keterangan Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Kebudayaan (Pensosbud) KBRI London, Dethi Silvidah Gani, ANTARA News.
Rapat koordinasi tersebut dibuka dengan paparan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Dirjen Amerop) Kementerian Luar Negeri, Muhammad Anshor, yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan misi diplomasi ekonomi Perwakilan RI.
Ia juga menekankan pentingnya jejaring kerja dan komunikasi antara pejabat fungsi ekonomi di Perwakilan RI yang nantinya diarahkan agar secara strategis dapat membantu meningkatkan kinerja mereka sebagai ujung tombak dari diplomasi ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia berkedudukan di London, Rizal Sukma, menyampaikan diplomasi ekonomi merupakan fokus utama politik luar negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK),
Guna mengambil keuntungan dari kondisi makro ekonomi global, khususnya di Eropa, ia mengemukakan bahwa pentingnya sinergi seluruh Perwakilan RI di Eropa, terutama dalam merancang dan mengeksekusi strategi promosi investasi dan perdagangan terpadu di kawasan Benua Biru itu.
Dia menekankan perlunya cetak biru atau Blue Print Diplomasi Ekonomi sesuai dengan prioritas nasional RI.
Belajar dari pengalaman menjalankan diplomasi ekonomi di Inggris, ia pun menyampaikan perlunya tiga hal dalam menjalankan diplomasi ekonomi, yaitu bagaimana meningkatkan ekspor Indonesia keberbagai negara Eropa, meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, serta pentingnya pemetaan instrumen dan mode pembiayaan yang tersedia di Eropa yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan ekonomi nasional.
Selain itu, pejabat Fungsi Ekonomi KBRI London, Vitto R. Tahar, mengemukakan bahwa upaya sinergi dan koordinasi saat ini sangat tepat tidak saja antara fungsi ekonomi perwakilan RI, melainkan pula dengan para pemangku kepentingan utama, seperti Perwakilan BI, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan di luar negeri.
Kebutuhan untuk membentuk forum koordinasi dan komunikasi di antara pejabat fungsi ekonomi dan perdagangan di kawasan Eropa dirasakan perlu mengingat perekonomian kawasan Eropa terintegrasi, terutama di bawah payung Uni Eropa (UE), ujarnya menambahkan.
Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
