Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membantah penilaian International Maritim Bureau (IMB), yang menyebutkan Selat Malaka merupakan daerah rawan terhadap kejahatan atau wilayah hitam. "TNI dan Polri mempunyai data sendiri mengenai jumlah kasus kerawanan di Selat Malaka, yang sangat jauh berbeda dengan versi IMB," kata Menhan usai menghadiri wisuda Universitas Pancasila, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, angka kerawanan di Selat Malaka tidak seburuk yang dikeluarkan oleh IMB tersebut, meski tanpa menyebut angka yang pasti. Mengenai hal tersebut, Departemen Pertahanan (Dephan) akan menyampaikan surat bantahan resmi terkait publikasi IMB yang menyebutkan Selat Malaka termasuk kawasan perairan dengan status "The Most Dangerous Water" (wilayah hitam). Memperlemah TNI-AL Juwono Sudarsono memprakirakan bahwa publikasi IMB bermaksud untuk memperlemah daya saing TNI AL dalam menjaga kawasan perairannya. "Kepentingan asing pun menjadi alasan utama publikasi tersebut," katanya. Menurut dia, publikasi yang dilakukan IMB juga dinilai sebagai perang data dan fakta untuk memperlemah citra kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Sedangkan dalam pidato ilmiahnya yang berjudul "Peran Penting Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Memperkuat Pertahanan Negara", Juwono menegaskan, ada empat fenomena yang menonjol dan menjadi perhatian bangsa Indonesia serta diprakirakan dapat mempengaruhi peta Global di tahun 2008. Pertama, proses demokrasi yang mengalami tantangan berast pada sejumlah negara-negara yang masih mengalami transisi politik. Kedua, kurang efektifnya Perserikatan Bangsa-bangsa dalam mengatasi konflik kawasan, rezim non akademik, dan isu senjata pemusnah massal. Ketiga, berkurangnya dominasi negara adidaya Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah, dan keempat, meroketnya harga minyak bumi di dunia akibat besarnya ketergantungan terhadap energi tersebut yang tidak sesuai dengan pasokannya. Ia juga menyoroti kecilnya anggaran belanja pemerintah di bidang pertahanan, yang masih jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lainnya, terutama negara tetangga Singapura. Dikatakannya, Singapura mengalokasikan anggaran untuk membangun kekuatan militernya satu setengah kali lebih besar dibandingkan Indonesia. "Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk bahwa membangun pertahanan yang kuat dibutuhkan dana yang besar," demikian Juwono Sudarsono.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
