BOPI : tiga hari lengkapi administrasi Liga 1

Jakarta (ANTARA News) - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) memberikan tenggat waktu tiga hari bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan operator PT Liga Indonesia Baru untuk melengkapi syarat administrasi penyelenggaraan Go-Jek Traveloka Liga 1.

"Kami tunggu sampai Senin, 10 April 2017. Jadi kami harap bisa diselesaikan pada hari Sabtu sampai Minggu ini," ujar Ketua Tim Verifikasi BOPI Iman Suroso kepada Antara di Jakarta, Jumat malam.

Iman melanjutkan, jika PSSI dan PT LIB belum juga melengkapi syarat untuk mendapatkan rekomendasi, BOPI akan menyerahkan semua keputusan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

"Hari Senin itu, 4 April, kami akan melapor ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, lengkap atau tidak berkas kelengkapan Liga 1 dari PSSI maupun BOPI. Keputusan lanjutan nantinya ada di tangan menteri," kata dia.

Adapun sampai saat ini, menurut BOPI, PSSI dan PT LIB belum memberikan beberapa data penting seperti data pemain, kontrak dan daftar Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) para pemain asing yang akan berkiprah di liga.

Oleh karena itu, Imam meminta kepada pihak terkait untuk mempercepat pengumpulan berkas dan disarankan untuk melakukannya secara kolektif. Sebab, ada empat klub Liga 1 yang melaporkan secara terpisah mengenai Kitas pemain asing langsung ke BOPI.

"Ada empat klub yang melaporkan Kitas pemain asing kepada kami. Itu tidak masalah, tapi kami harap semuanya dilakukan kolektif," kata Iman.

Batas waktu sampai Senin (10/4) sejatinya tenggat waktu kedua yang diberikan kepada PSSI dan PT LIB untuk melengkapi syarat demi mendapatkan rekomendasi. Sebelumnya Ketua BOPI Noor Aman memberikan tenggat sampai Rabu (5/4).

Go-Jek Traveloka Liga 1 sendiri dijadwalkan bergulir pada Sabtu (15/4) ditandai dengan pertandingan antara Persib melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Jika tidak mendapatkan rekomendasi BOPI, liga terancam diundur karena dipastikan tidak akan mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia.