Angkasa Pura I diharapkan bayar ganti fasilitas umum

Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Angkasa Pura I segera membayar ganti rugi fasilitas umum yang terdampak pembangunan bandara baru.

"Pemkab melalui Sekda Kulon Progo sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan bahwa aset itu harus segera bisa direalisasikan," kata Penjabat Bupati Kulon Progo Budi Antono pada peletakan batu pertama pembangunan kembali warga terdampak bandara yang ada di Desa Glagah, Kulon Progo, Jumat.

Ia mengatakan penggantian aset tersebut rencana untuk memfasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di lima relokasi yang sudah disiapkan.

Seperti untuk pembangunan jalan lingkungan, masjid, mushola, pos kamling, gedung pedukuhan, dan ada ruang terbuka hijau. Semua akan kembali untuk membangun sarana prasarana bagi masyarakat terdampak bandara.

"Nominalnya sekitar Rp30 miliar, namun saat ini masih dalam kajian, apakah nominalnya sebesar itu, lalu kapan akan dibayarkan, ini menunggu proses yang ada di kementerian," kata Budi Antono.

Budi Antono menyampaikan peletakan batu tahap pertama di Glagah ini untuk Pedukuhan Bapangan dengan jumlah 36 kepala keluarga (KK). Dengan harapan akhir April, sambil menunggu persiapan pematangan tanah (land clearing), dapat diikuti pedukuhan yang lain.

Terkait dengan PT.AP I, Budi Antono menyampaikan sudah lakukan MoU dengan PT.AP I, yang jatuh waktu hingga 10 Mei, tapi karena dilapangan ternyata masih banyak kendala, kendala pertama seperti terkait dengan cuaca ekstrim sehingga pengurukan lahan tidak seperti jadwal dan mundur. Yang kedua, Perekrutan fasilitator diawal Tahun Anggaran 2017. Sehingga semuanya mundur.

"Mundurnya ini akan kami coba komunikasikan dengan PT.AP I untuk paling tidak memperpanjang sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani bersama tanggal 10 November yang lalu," kata Budi Antono.

Kades Glagah Agus Pramono menyatakan bahwa dirinya selalu bersama dan menyatu dengan warga, dan dengan dibangunnya relokasi ini warga semakin ayem tentram, sehingga bukan hanya impian tapi ini adalah nyata karena relokasi segera dibangun.

"Di desa Glagah ada 99 KK yang relokasi di tanah kas desa, dan 45 KK yang relokasi gratis di tanah kadipaten" kata Agus Pramono.

Agus menambahkan warga sekarang sudah tidak cemas seperti dahulu lagi karena sudah mulai dilakukan pengurukan, pemadatan, kemudian dilakukan peletakan batu pertama penanda dimulainya pembangunan relokasi warga terdampak bandara.

Untuk melakukan percepatan pembangunan tempat relokasi, Agus selalu berkoordinasi, baik dengan pendamping rekompag maupun Dinas PU yang menangani tentang relokasi warga, agar relokasi warga cepat membangun dan kendala bisa yang ada segera tertangani.

Ditambahkan, masyarakat juga selalu berpartisipasi ikut membantu baik saat pematokan, bahkan bergotong-royong membuat anyaman besi, dan kontruksi yang lain.

"Intinya warga sudah mempersiapkan diri membangun rumah didampingi pendamping," kata Agus.