Ia di Padang, Jumat, menerangkan kejadian bencana terbanyak terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 153 kejadian, Payakumbuh (76), dan Kabupaten Sijunjung (76).
Sedangkan kabupaten dan kota lain juga terjadi bencana tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak.
Kerugian tersebut mencakup kerusakan sarana dan prasarana bidang pendidikan, pertanian, perhubungan darat, infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas, masjid, pasar, dan perikanan.
Secara umum dari keseluruhannya sebanyak 480 kejadian telah diproses, dan 343 di antaranya dapat dipulihkan oleh pemerintah provinsi.
Baca juga: (Kerugian bencana Limapuluh Kota Rp232,932 miliar)
"Perbaikannya tentu diusahakan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan daerah," kata dia.
Pada 2016 pihaknya telah mengarahkan masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok siaga bencana dan telah terbentuk sebanyak 574 nagari maupun kelurahan rawan bencana dari 1.144 lokasi yang ada di provinsi.
"Kelompok-kelompok siaga bencana ini dilatih agar ketika ada kejadian sudah ada masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan untuk evakuasi sebelum petugas datang," ujar dia.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengemukakan 144 kecamatan di Sumbar masuk dalam wilayah berpotensi terjadi pergerakan tanah sehingga rawan mengalami bencana longsor.
Ia menyebutkan 16 kabupaten dan kota yang tergolong dalam kategori menengah dan menengah hingga tinggi yaitu Solok, Solok Selatan, Kota Solok, Agam, Kota Bukittinggi, Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Sawahlunto.
Kemudian, Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.
"Dari 144 kecamatan tersebut, sekitar 69 kecamatan tergolong kategori menengah hingga tinggi," ujar dia.
Beberapa lokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti di Kecamatan Kapur Sembilan dan Bukit Barisan tergolong pada kategori menengah hingga tinggi, katanya.
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
