Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan berbagai kebijakannya yang mendukung berkembangnya sektor riil untuk menepis anggapan dan pandangan bahwa tim ekonomi kabinet hanya memikirkan stabilitas makro dan kurang peka terhadap sektor riil. "Depkeu punya banyak sekali policy-policy yang mendukung sektor UKM," kata Sri Mulyani dalam coffee morning dengan wartawan di Jakarta, Kamis. Ia menyebutkan memang agen pelaksana kebijakan itu terdiri dari berbagai macam institusi, tetapi manajemen kebijakannya ada di Depkeu. "Ada berbagai policy menyangkut koperasi dan UKM, juga yang berhubungan dengan sektor riil, terutama sektor pertanian, perikanan, dan lainnya. Itu menjadi prioritas pemerintah," katanya. Sri Mulyani menyebutkan banyak masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor riil, seperti menyangkut masalah yang sifatnya struktural, terutama kualitas berbagai institusi, termasuk pengusahanya, kurangnya kesempatan, atau banyaknya halangan birokrasi atau masalah legal/hukum. "Oleh karena itu pemerintah tidak bisa melaksanakan program-program tersebut terpisah satu dengan lainnya," katanya. Pemerintah berusaha membantu meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pendanaan dengan berbagai cara, seperti mendorong berkembangnya perusahaan modal ventura daerah dengan pasangan usaha yang umumnya UMKM, ikut mendanai pengembangan UMKM dengan sumber dana dari APBN/APBD, dan kerjasama pendanaan UMKM dengan perbankan. Mengenai program-program yang berkaitan dengan sektor riil, Sri Mulyani menyebutkan untuk tahun 2007 dan seterusnya, program-program yang berkaitan dengan sektor riil sudah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). "Program yang menonjol adalah program pemberdayaan UKM dengan pendanaan dana bergulir dari surat utang pemerintah Nomor SU-005/MK/1999," katanya. Program lainnya adalah pinjaman dana bergulir, yaitu program kredit co-financing dengan 14 bank BPD, di mana porsi pemerintah sebesar Rp50,71 miliar. Program ini telah berakhir dan direncanakan akan dilanjutkan kembali. Juga terdapat program kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) bagi hasil yang melibatkan Bank Muamalat, di mana porsi pemerintah sebesar Rp10 miliar. Program ini masih berjalan dan dana yang disediakan masih bergulir terus hingga 2014. Selain itu, juga terdapat program kredit kepada UMKM yang didanai oleh BI/perbankan dan memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. Kredit tersebut meliputi kredit program eks kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), kredit ketahanan pangan (KKP), dan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPENRP). Kredit program eks KLBI yang belum jatuh tempo antara lain untuk KKPA, kredit pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPRS/RSS), dan kredit Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR Trans). "Total outstanding kredit eks KLBI pada awal 2007 mencapai sebesar Rp3,696 triliun," katanya. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007