Pemkab dan Pemprov bagi tugas soal relokasi korban longsor Ponorogo

Jakarta (ANTARA News) - Otoritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan tanggung jawab relokasi tempat tinggal korban bencana longsor di Ponorogo dibagi.

"Pemda Ponorogo cari tempat relokasi, sementara pemerintah provinsi Jawa Timur siap membangun kawasan relokasi," kata Kepala Pusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan sejauh ini para pengungsi korban longsor masih tinggal dengan menumpang di rumah tetangga dan sanak saudara.

Nantinya, kata dia, mereka akan mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih aman dari paparan bencana. Dalam proses itu, perlu juga mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian mereka pascarelokasi.

Berdasarkan pendataan dari BPBD kabupaten Ponorogo, terdapat 178 pengungsi yang tersebar di rumah penduduk.

Sejauh ini, Sutopo mengatakan jumlah korban longsor ditemukan 3 tewas dan 25 lainnya hilang. Korban hilang terus dicari oleh tim penyelamat meski mengalami kendala pencarian.

Menilik sulitnya mencari korban hilang, dia mengatakan terdapat kemungkinan masa tanggap darurat longsor Ponorogo diperpanjang apabila diperlukan. Masa tanggap darurat longsor Ponorogo sendiri ditetapkan 2-15 April 2017.

Dia mengatakan proses mitigasi bencana itu melibatkan 1.640 personil, antara lain TNI 200, Polri 200, Basarnas 45, BPBD 100, Tagana 100, Pemkab dan Tim kesehatan 600, relawan 350 dan Perhutani 45 orang.

Dia mengatakan bantuan untuk korban longsor terus berdatangan dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi mencukupi.

"Untuk pelayanan kesehatan dibantu oleh 31 Puskesmas dengan cara bergiliran. Pos pelayanan kesehatan di tiga lokasi yaitu di dusun Tangkil, posko utama dan rumah lurah. Persediaan obat sampai saat ini masih cukup," kata dia.