Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian RI terus mengembangkan pendidikan vokasi industri melalui berbagai strategi, termasuk workshop memperkenalkan model Dual Vocational Education and Training (D-VET) system.
Lokakarya itu dibuat oleh kerja sama Kemenperin RI dengan Association of Polytechnics and Industry Indonesia (APII) atau Perkumpulan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Industri Indonesia (PERKASI).
“Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan dual system ke industri, asosiasi dan politeknik-politeknik lain yang berkenan untuk mengaplikasikannya," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Harjanto dalam siaran pers.
Ia melanjutkan, ini merupakan langkah untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi agar bisa berkontribusi kepada industri dan sebaliknya sehingga terjadi transfer teknologi di bidang pendidikan dan pelatihan.
Dalam workshop tersebut, APII diminta untuk menyosialisasikan praktik yang diterapkan di kampus politeknik kepada perwakilan sekolah vokasi, pimpinan perusahaan dan asosiasi industri, serta lembaga pemerintah terkait. Praktik pendidikan yang dilakukan oleh politeknik-politeknik anggota APII ini mengacu pada D-VET system yang diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Swiss.
“Swiss merupakan negara yang cukup lama menerapkan D-VET system dan telah membuktikan sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda yang rendah dan mencapai produktivitas yang tinggi,†jelas Harjanto.
Berdasarkan The Global Competitiveness Index 2016-2017 Rankings (World Economic Forum), Swiss menempati posisi puncak selama beberapa tahun terakhir, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-41 dari 138 negara.
Head of Economic Development Cooperation (SECO) Kedutaan Besar Swiss di Indonesia Martin Stottele menyampaikan kolaborasi pendidikan dengan industri diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Untuk mengembangkan pendidikan vokasi industri di Indonesia, Pemerintah Swiss memberikan bantuan senilai sekitar SFr 500 ribu, salah satunya dalam bentuk bantuan konsultasi.
“Lama kerjasamanya sekitar tiga hingga empat tahun namun ada kemungkinan diperpanjang mengingat pendidikan teknik memerlukan waktu lama,†ujar Stottele.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah menyampaikan kebijakan prioritas industri nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia melalui vokasi industri.
Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
