Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, jika reshuffle (perombakan) kabinet tidak membawa dampak positif bagi kehidupan bangsa maka pemerintah tak akan dipercaya lagi oleh rakyat. "Oleh karena itu Presiden harus lebih memaksimalkan kabinet sebagai sebuah tim kerja dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan perubahan. Jika tidak popularitasnya semakin menurun," katanya di Jakarta, Rabu. Hasyim menyatakan, ada dua hal penting yang harus dilakukan Presiden pasca-reshuffle kabinet, yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Keadilan terkait penegakan hukum, sementara kesejahteraan rakyat terkait dengan pembangunan ekonomi di sektor riil. Ditanya soal nama menteri yang baru masuk dan dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu, mantan Ketua PWNU Jawa Timur itu menyatakan, apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam reshuffle tidak ada yang luar biasa. "Ya, biasa-biasa saja. Tidak ada yang spektakuler," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur tersebut. Hasyim menegaskan, perombakan kabinet itu sebenarnya tidak menyentuh persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dan penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi. Dikatakannya, dalam bidang ekonomi Presiden seharusnya tak hanya mengandalkan tim ekonomi dalam kabinet. Karena yang lebih penting adalah visi ekonomi pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat. "Hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai visi ekonomi yang jelas berpihak pada rakyat. Sehingga, sangat terasa bahwa perekonomian Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar global, bukan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," jelasnya. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari sejumlah produk hukum Indonesia yang masih banyak masalah, seperti Undang Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), UU tentang Impor Beras, UU tentang masalah pupuk bagi petani serta kenaikan harga bahan-bahan pokok. "Nah, sekarang bagaimana bisa membela kepentingan rakyat kecil," katanya. Dalam bidang hukum, lanjutnya, pemerintah masih tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kasus-kasus korupsi besar hampir tak tersentuh hukum, sementara koruptor-koruptor kecil terus diburu. Pemberantasan korupsi, lanjut Hasyim, seharusnya tak memandang bulu, kelompok dan golongan. "Beberapa kali saya nyambangi (menjenguk) orang-orang yang ditahan (karena kasus korupsi), mereka berkata, `kenapa hanya saya yang dihukum, sementara kasus-kasus korupsi lain yang lebih besar, tidak tersentuh hukum`," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
