Berkaitan e-KTP, Jafar Hafsah kembalikan Rp1 miliar kepada KPK

kita tidak sadar, memang kalau dianggapnya (dari e-KTP) ya kembalikan saja

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengakui sudah mengembalikan uang Rp1 miliar ke KPK yang ia peroleh dari mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang berasal dari pengadaan e-KTP.

"Saya tidak tahu kenapa dana itu diberikan ke saya dan saya tidak minta dan (Nazaruddin) tidak menyampaikan uang dari mana, tapi setelah di KPK baru dikatakan uang dari e-KTP, saya sendiri tidak membayangkan bagaimana hubungannya, tapi dialog dengan penyidik ya kalau dikatakan begitu kita tidak sadar, memang kalau dianggapnya (dari e-KTP) ya kembalikan saja," kata Jafar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Dalam dakwaan disebutkan, Mohamad Jafar Hafsah selaku ketua fraksi Partai Demokrat menerima 100 ribu dolar AS yang kemudian dia belikan 1 unti mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi B 1 MLH.

"Jadi sudah mengembalikan Rp1 miliar," tambah Jafar.

Jafar mengaku, selaku ketua fraksi Demokrat biasa menerima dari bendahara Demokrat yang saat itu dijabat Muhammad Nazaruddin.

"Biasa karena dia bendahara fraksi dan pada agustus 2010 saya menjadi ketua fraksi. Dia (Nazaruddin) adalah pengusaha besar dan kaya. Nazar menyampaikannya di kantor," ungkap Jafar.

Uang diguanakan untuk operasional Jafar sebagai ketua fraksi.

"Konkrit uangnya sekitar Rp987 juta untuk kegiatan-kegiatan fraksi termasuk mengunjungi korban gempa bumi Mentawai. Saya ke sana. Termasuk juga kegiatan-kegiatan pembinaan DPRD di kabupaten," tambah Jafar.

Menyangkut pembelian mobil Toyota Land Cruiser B 1 MLH, "Itu mobil dari tukar tambah dengan mobil saya tipe yang sama sebelumnya, jadi ada juga uang yang tadi di situ," ungkap Jafar.

Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jendera Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Selain keduanya, KPK juga baru menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka kasus yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dari total anggaran Rp5,95 triliun.