BNPB minta Ponorogo relokasi warga terdampak longsor

Ponorogo (ANTARA News) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Willem Rampangilei meminta Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk segera merelokasi seluruh warga terdampak longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, karena kawasan mukim tidak laik huni.

"Bersama pemerintah daerah setempat, kami telah meminta untuk menyediakan segera tempat relokasi penduduk. Bupati telah menyetujui usulan masyarakat untuk membangun di lokasi ladang mereka. Namun akan kami kaji lebih dahulu daerah tersebut aman atau tidak dari potensi bencana," katanya melalui siaran pers yang diterima Antara di Ponorogo, Senin.

Ia memastikan telah melakukan kajian bersama tim PVMBG, UGM, Kementrian PU dan Perumahan Rakyat (PUPERA) dan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara cepat untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh.

Tidak hanya melalui laporan dari jaringan struktural BNPB serta laporan termutakhir tim darurat bencana di lokasi longsoran, Willem yang pada Minggu (2/4) siang datang langsung ke lokasi bencana didampingi Rektor UGM Dwikorita, Gubernur Soekarwo dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni juga sempat memantau langsung kondisi longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung melalui udara menggunakan helikopter.

Setelah memantau area terdampak bencana longsor dari udara, Willem melanjutkan kegiatan dengan melihat proses pencarian korban dan penanggulangan dampak bencana oleh tim gabungan melalui jalur darat menggunakan motor trail hingga titik nol yang sulit diakses.

Rektor UGM Dwikorita mengatakan, struktur geologi di sekitar tempat kejadian berupa patahan. "Perbedaan morfologi menyebabkan aliran longsor berbelok sehingga cukup jauh dampak dari longsor" ucapnya.

Ia memastikan masa tanggap darurat berlaku mulai 2 April 2017 sampai dengan 15 April 2017. Selama itu, proses pencarian dan penanganan pengungsi masih terus dilanjutkan dan bisa diperpanjang dengan mengevaluasi hasil operasi pencarian dan perkembangan situasi lapangan.

Willem memuji upaya pemerintah daerah yang dinilai cakap menangani bencana longsor tersebut.

Menurutnya, penanganan pengungsi sudah ditangani dengan baik oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Operasi pencarian korban juga sudah dikelompokkan dan terus dilakukan. "Ada sembilan alat berat dan dibagi tiga sektor. Sektor A kedalaman 17-20 meter yang ditangani oleh Basarnas. Sektor B oleh TNI dan Sektor C oleh Polri. Pencarian korban akan terus dilakukan," ucap Willem.

Pada kesempatan kunjungannya itu, BNPB juga memberikan dana siap pakai sebesar Rp500 juta untuk penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo.

Dana tersebut digunakan untuk operasional dalam penanganan darurat.

"Bencana tanah longsor ini akan menjadi bencana yang ditangani oleh Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. BNPB terus melakukan pendampingan kepada BPBD, baik pendanaan, logistik, manajemen dan tertib administrasi selama masa tanggap darurat bencana longsor di Ponorogo," ujarnya.

Hingga Senin pagi (3/4) dua korban meninggal telah ditemukan sedangkan 26 korban masih hilang.

Sebanyak 300 jiwa mengungsi di rumah kepala desa dan menumpang sanak saudara terdekat yang aman dari longsor.

Kondisi pengungsi memerlukan bantuan, khususnya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, selimut, air bersih, sanitasi, trauma healing dan lainnya.

Kondisi hujan masih sering turun di lokasi longsor sehingga mengganggu aktivitas pencarian korban.