PT PAL : produksi kapal perang tidak terganggu OTT

Surabaya (ANTARA News) - Kepala Departemen Hubungan Masyarakat PT PAL Indonesia, Bayu Wicaksono menegaskan produksi sejumlah kapal perang tidak terganggu adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke perusahaan itu.

"Tidak ada yang berhenti. Semua tetap berproduksi seperti biasa. Klien tidak perlu khawatir," kata Bayu, dikonfirmasi di Surabaya, Jumat.

Ia mengatakan beberapa kapal perang yang kini sedang diproduksi di antaranya pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, yakni Kapal Cepat Rudal 60 meter atau KCR-60M PT PAL Indonesia yang memasuki tahap kedua.

Bayu mengakui jika direktur utamanya, Firmansyah Arifin sebelumnya mendapat laporan jika adanya OTT di perusahaan itu, kemudian menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, dan dibawa dari kantor di Surabaya ke Jakarta pada Jumat pagi.

"Memang Kamis (30/3) malam sekitar pukul 21.00 WIB, Firmansyah didatangi petugas KPK di kantornya yang saat itu tengah memimpin rapat jajaran direksi Kementerian BUMN, dan diberitahu bahwa ada OTT di Jakarta," ucapnya.

Kemudian, Firmansyah diajak ke dalam ruang kerjanya, dan membawa keluar tas kerja milik Dirut PT PAL tersebut dengan isinya telepon genggam, buku catatan, dan obat-obatan alergi.

Bayu mengatakan, saat itu Dirut PT PAL ditemani Sekretaris Perusahaan Elly Dwiratmanto, dan memasuki satu dari tiga mobil yang digunakan oleh petugas KPK dengan meninggalkan komplek PT PAL.

Sebelumnya, KPK memeriksa 17 orang terkait OTT jajaran petinggi PT PAL di Jakarta dan Surabaya.

"Pagi tadi telah datang tim dari Surabaya dan sejumlah orang yang diamankan di OTT kemarin. Total sekitar 17 orang yang terdiri dari unsur petinggi atau pegawai BUMN dan swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

OTT digelar terhadap manajemen PT PAL Indonesia (Persero) karena ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara.

"Pemeriksaan dilanjutkan di KPK bersama sejumlah pihak yang diamankan di Jakarta," ujar Febri.

KPK mempunya waktu 1 x 24 jam sebelum menetapkan status 17 orang yang diamankan tersebut.

"Status pihak yang dibawa dalam OTT tersebut akan ditentukan maksimal 24 jam sejak penangkapan. Sekitar sore ini akan disampaikan hasilnya pada publik," ujar Febri.