Menurut Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis, dana repatriasi tersebut hingga kini masih "setia" mengendap di produk perbankan dan produk investasi BNI dan anak usaha.
"Kalau terus semuanya bertahan itu akan sangat membantu likuiditas," ucap Baiquni.
Dana repatriasi tersebut sebagian besar diinvestasikan melalui produk deposito.
Baca juga: (BNI himpun dana repatriasi Rp11,23 triliun)
BNI memang membutuhkan banyak alternatif pendanaan, mengingat kredit perseroan tahun ini ditargetkan tumbuh cukup ekspansif di sekitar 15-17 persen (year on year/yoy).
Selain dari dana repatriasi, BNI sudah menerbitkan sertifikat deposito (Negoitable Certificate Deposit/NCD) hingga Rp4,7 triliun untuk menambah pendanaan. Di "pipeline" perseroan, terdapat pula rencana menerbitkan obligasi hingga Rp10 triliun dalam dua tahun mendatang.
Sedangkan untuk dana tebusan amnesti pajak, Baiquni merinci, BNI sudah menyalurkan Rp12 triliun ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Menurut data Ditjen Pajak Kemenkeu, total dana repatriasi yang sudah masuk adalah Rp112 triliun, dari komitmen peserta amnesti pajak di periode I dan II sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp141 triliun.
Baca juga: (Pemerintah harus evaluasi rendahnya dana repatriasi)
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
