Pemerintah berinisiasi bentuk holding BUMDes

Malang (ANTARA News) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyatakan pemerintah berinisiasi untuk membentuk holding BUMDes yang nantinya akan mengontrol seluruh BUMDes di Indonesia, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas.

"Dengan adanya holding ini, ribuan jaringan BUMDes diharapkan mampu menjadi perusahaan besar setara internasional. Ada empat perusahaan bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama," katanya di Malang, Jawa Timur, Senin.

Lebih lanjut, Menteri mengatakan BUMDes sebagai mesin penggerak ekonomi rakyat, dalam dua tahun terakhir jumlah BUMDes meningkat cukup tajam.

Pada akhir 2015, BUMDes hanya berjumlah 1.022 unit, saat ini jumlahnya sudah mencapai 18.446 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.728 unit (36,4 persen) berada di Provinsi Aceh, selanjutnya Jawa Barat sebanyak 2.964 unit (16 persen), dan Jawa Timur sebanyak 1.424 unit (7,7 persen).

Menteri mengatakan seiring meningkatnya jumlah BUMDes, dana yang dikucurkan untuk desa (Dana Desa) juga meningkat signifikan. Pada 2015, dana desa yang disalurkan sebesar Rp20,76 triliun atau rata-rata per desa sebesar Rp280, 3 juta.

Sedangkan pada tahun 2016, dana desa yang dikucurkan sebesar Rp46,98 triliun dan rata-rata yang dikucurkan untuk desa masing-masing sebesar Rp643,6 juta.

Pada tahun 2017, jumlah dana desa yang diplot untuk desa sebesar Rp60 triliun untuk 74.920 desa. Dan, masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp800 juta.

"Dana desat terbukti telah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja secara nasional. Pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 0,04 persen dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.331.235 jiwa," urainya.