Washington (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa akan menandatangani perintah eksekutif untuk membatalkan rencana pendahulunya Barack Obama guna membatasi emisi gas rumah kaca dari pembangkit bertenaga batu bara menurut kepala badan lingkungan baru negara itu.
Berbicara di acara bincang-bincang This Week di televisi ABC pada Minggu, Administratur Badan Perlindungan Lingkungan Scott Pruitt mengatakan pembatalan Rencana Energi Bersih 2015 Obama akan mengembalikan lapangan pekerjaan bisnis batu bara.
"Ini adalah janji yang dipertahankan (Trump) bagi rakyat AS untuk dapat mengatakan bahwa kami bisa membuat orang-orang kembali bekerja," katanya.
Mengatakan kepada pembawa acara ABC George Stephanopolous bahwa sebagian besar pekerjaan terkait batu bara berkurang satu dekade lalu di bawah pemerintahan George W. Bush - saat gas alam menggantikan batu bara - Pruitt menepis kekhawatiran bahwa Trump membuat janji yang tidak bisa ia tepati.
"Itu akan mengembalikan lapangan kerja manufaktur di seluruh negeri, pekerjaan-pekerjaan terkait batu bara di seluruh negara," katanya tentang perintah mendatang dari sang presiden.
"Sudah lama dalam beberapa tahun terakhir, kami menerima narasi bahwa kalau kau mendukung pertumbuhan, lapangan pekerjaan, kau anti-lingkungan’," tambah dia, menuding pemerintahan Obama "berusaha mematikan lapangan kerja di seluruh negeri ini melalui rencana energi bersih."
Dia mengatakan bahwa perintah eksekutif Trump juga akan mengurangi tarif listrik bagi warga AS.
Para pendukung Rencana Energi Bersih menyatakan bahwa program itu akan membantu menciptakan ribuan pekerjaan energi bersih.
Diketahui sebagai sekutu bahan bakar fosil, penunjukan Pruitt menjadi kepala Badan Perlindungan Lingkungan, ang berulang kali dia gugat sebagai jaksa agung, sangat diperdebatkan.
Awal bulan ini dia menyatakan yakin karbon dioksida bukan penyumbang utama pemanasan global seperti yang telah dikatakan oleh para ilmuwan selama puluhan tahun.
Perintah Trump -- bersama janjinya untuk membalikkan aturan mengenai emisi kendaraan, akan membuat Amerika Serikat tidak mungkin mencapai komitmen di bawah kesepakatan iklim Paris tahun 2015.
Namun Pruitt mengkritik kesepakatan itu, menyebutnya "perjanjian buruk."
"Ini upaya untuk membatalkan pendekatan melanggar hukum yang dilakukan pemerintah sebelumnya," kata dia tentang perintah eksekutif Trump, "dan untuk maju dengan benar dengan sudut pandang pro-pertumbuhan dan pro-lingkungan."
Sebagai jaksa agung untuk Oklahoma, dia terlibat dengan lebih dari selusin lebih gugatan untuk memblokir aturan-aturan kunci Badan Perlindungan Lingkungan, berpihak pada eksekutif industri dan aktivis yang ingin membalikkan beragam regulasi mengenai polusi, udara bersih dan air bersih, demikian menurut warta kantor berita AFP.(kn)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
