Mensos dorong Muslimat NU atasi kemiskinan pedesaan

Bogor (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong peran Muslimat Nahdlatul Ulama dalam mengatasi kemiskinan di wilayah pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat produk unggulan di desa masing-masing.

"Mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian. Konsep petik, olah, kemas jual sangat relevan untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memberdayakan masyarakat desa," kata Khofifah dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU 2017 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sabtu.

Khofifah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU menyebutkan jumlah masyarakat miskin di pedesaan dua kali lipat lebih banyak dari perkotaan. Dan kebanyakan adalah warga NU.

Berdasarkan data BPS pada September 2016 lalu angka kemiskinan di kota mencapai 7,73 persen, dan di desa sebesar 13,96 persen. Perbandingan tersebut tidak banyak berubah dari periode yang sama di tahun 2015 dimana angka kemiskinan kota mencapai 8,22 persen dan desa 14,09 persen.

Sedangkan pada Maret 2016, lanjutnya perbandingan antara kemiskinan masyarakat kota dan desa masih berbeda dua kali lipat. Yakni kemiskinan kota mencapai 7,79 persen dan desa 14,11 persen.

"Muslimat NU memiliki peran untuk fokus menangani persoalan kemiskinan di wilayah pedesaan," kata Khofifah.

Menurutnya hampir semua desa memiliki produk khas unggulan. Namun, karena minimnya modal, pengetahuan dan pendampingan menjadikan produk tersebut tidak dapat berkembang dan memiliki nilai jual yang rendah sehingga profit yang dihasilkan pun sangat kecil.

Oleh karena itu, lanjutnya perlu pendampingan secara berkelanjutan dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat di pedesaan. Muslimat NU harus aktif membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik.

Khofifah mengingatkan penguatan ekonomi di Muslimat NU belum berjalan seperti diharapkan. Berbeda dengan layanan pendidikan dan dakwah relatif cepat. Sehingga perlu dibangun aspek spesial dan berkaitan dengan efektivitas sosial ekonomi.

"Dakwah bil maal harus diperkuat dengan koperasi anisa, YPM dan YKM serta pesantren," katanya.

Rapimnas Muslimat NU 2017 dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang memanfaatkan momen tersebut untuk mensosialisasikan program dana desa.

Eko mendorong peran aktif Muslimat NU dalam mengawal program pemerintah yakni dana desa, dengan memastikan dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan, dan mensejahterakan masyarakat melalui usaha perekonomian.

Rapimnas Muslimat NU 2017 merupakan rangkaian awal dari Harlah ke-71 organisasi perempuan NU yang diikuti 342 peserta yang terdiri dari 34 pimpinan wilayah dan 74 pimpinan cabang se Indonesia.

(KR-LR/H007)