Menteri KKP usul relokasi Kampung Suku Bajo

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan untuk melakukan revitalitasasi kampung Suku Bajo Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dengan memindahkan atau relokasi ke tempat lain dengan penataan pemukiman yang baik.

"Pemerintah akan mencarikan dana untuk mewujudkan rencana tersebut. Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi masih berada di Kecamatan Wangi-wangi Selatan, yakni Desa Liya Mawi," kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan didampingi Bupati Wakatobi Arhawi meninjau kampung Suku Bajo, di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi,

Saat berkeliling kampung, Menteri Susi mendapati kondisi lingkungan sekitar yang tidak bersih, banyak sampah plastik berserakan di sekitar rumah warga yang berada di pinggir pantai tersebut, sehingga terkesan kumuh dan tidak layak huni.

Melihat banyaknya sampah di kampung tersebut, Menteri Susi mengajak warga untuk melakukan kerja bakti membersihkan sampah serta berencana memberikan bantuan dana untuk masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungan. Ia pun mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Selain agar kehidupan Suku Bajo lebih baik, lokasi baru ini juga diharapkan dapat menjadi objek wisata baru di Wakatobi. Desa Liya Mawi merupakan desa pesisir dengan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut.

Usai mengunjungi Kampung Bajo, Menteri Susi juga menyempatkan diri melihat kondisi lahan budidaya rumput laut di Desa Liya Mawi. Kondisi lahan sudah terjadi pendangkalan (sedimentasi) akibat penambangan pasir secara ilegal di sekitar lokasi tersebut. Hal itu dikeluhkan oleh pembudidaya, karena berpengaruh terhadap penurunan produksi rumput laut. Sedangkan rencana tempat relokasi tak jauh dari lahan budidaya rumput laut tersebut.

Dalam kunjungan kerja itu Menteri Susi juga meninjau Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK), untuk melihat langsung proses pengawasan sumberdaya kelautan dengan menggunakan perekayasaan teknologi, serta mengunjungi STP Kampus Konservasi di Wakatobi yang akan dikembangkan menjadi Akademi Komunitas Wisata.

Pengembangan akademi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama KKP dengan Kementerian Pariwisata beberapa waktu yang lalu. Untuk angkatan pertama, akan dididik 50 orang terbagi menjadi masing-masing 25 orang pada program studi wisata bahari dan program studi konservasi.

Susi juga mengatakan pemerintah memang memprioritaskan suku tradisional Bajo untuk masuk ke dalam program asuransi nelayan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah, mengingat sebagian besar hidup suku ini berada di lautan, sehingga risiko kecelakaan di laut yang dihadapi sangat tinggi.