Presiden: Waduk Sei Gong selesai pertengahan 2018

Sibolga (ANTARA News) - Presiden Joko widodo berharap pembangunan Waduk Sei Gong di Kota Batam, Kepulauan Riau, dapat diselesaikan pertengahan 2018.

"Jadi kita harapkan ini akan selesai, kalau rencana itu pada akhir 2018, tapi tadi kita berbincang di sana bisa maju pertengahan tahun depan sudah selesai," kata Presiden kepada para jurnalis usai meninjau pembangunan Waduk Sei Gong di Kecamatan Galang, Kota Batam.

Dalam siaran persnya yang dikirim Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden mengatakan Waduk Sei Gong dibangun pemerintah sebagai tempat penampungan air baku baik di Kecamatan Galang maupun Kecamatan Rempang, utamanya di Kota Batam.

"Waduk Sei Gong, seluas 355 hektare, yang akan bisa menampung kurang lebih 11 juta meter kubik air," ujar Presiden.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendorong upaya pembangunan infrastruktur guna mendukung ketahanan pangan di Tanah Air.

Waduk Sei Gong ini merupakan salah satu dari 49 waduk yang masuk dalam program pembangunan waduk selama 5 tahun masa pemerintahannya.

Dalam peninjauannya ini, Presiden mengapresiasi kecepatan pembangunan waduk yang baru dimulai pada awal tahun 2016 yang lalu tapi sudah memasuki tahap 35 persen.

"Ini mulainya baru saja, mulainya baru 2016 awal jadi saya lihat cepat sekali dan pada hari ini progresnya sudah 35 persen," ucap Presiden.

Mengenai masalah proses ganti rugi, Presiden menjelaskan kepada jurnalis bahwa pemerintah akan memproses ganti rugi tanaman bukan kepemilikan lahan.

Hal ini dikarenakan status lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk tersebut merupakan lahan milik negara, baik yang bersifat otorita maupun konservasi.

"Ini miliknya otorita, ada yang konservasi, yang pinjam pakai. Jadi mengenai ganti rugi saya kira itu bukan kepemilikan lahannya tapi tanamannya. Jangan keliru, itu tanamannya," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan pembangunan waduk ini diantaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.