Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kontrak kerjasama dengan pihak asing dalam pengelolaan aset harus memberikan keuntungan terbesar bagi negara dan rakyat. "Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang memang ada kerjasama dengan pihak asing dalam pengelolaan aset. Sekarang dan ke depan inilah yang harus kita pastikan bahwa setiap kerjasama benar-benar memberikan keuntungan terbesar bagi negara dan rakyat," kata Presiden saat membuka Seminar Nasional BEM Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Pernyataan itu disampaikannya menjawab salah satu tuntutan BEM yang disampaikan Ketua Pelaksana Seminar, Yosia Lesley, untuk menasionalisasi aset-aset yang dikuasai perusahaan asing bagi kepentingan negara dan rakyat. Presiden mengatakan jika kontrak kerjasama dengan pihak asing itu habis, maka perpanjangan kontrak harus dilakukan sesuai hukum internasional. "Kalau habis kontraknya suatu saat karena kita harus menghormati hukum internasional, mari kita pastikan perpanjangan kontrak harus adil, betul-betul memenuhi kepentingan kita dan kita tidak jadi pendatang di negeri sendiri," katanya. Dijelaskannya pemerintah meyakini bahwa aset negara yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara melalui BUMN. "Banyak aset negara yang harus kita kelola. Sebisanya kita kibarkan bendera sendiri. Saya minta pengelolanya harus efisien dan produktif. Kalau hanya berlindung di balik nasioalisme tapi korupsinya besar, rakyat dapat apa?," tanya Presiden. Menurutnya, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ada syarat yang harus dilakukan, yaitu menghindari korupsi dan kebocoran sehingga ada modal yang bisa dipakai untuk masa depan. Hadir dalam acara itu Mendiknas Bambang Sudibyo, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Polkam Widodo AS, Menpora Adhyaksa Dault, Menag Maftuh Basyuni dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
