"Kalah itu sudah sakit, NasDem tidak mungkin mendukung," kata Viktor saat menggelar "Konsolidasi Seluruh Anggota Fraksi Partai NasDem se-Indonesia" di Surabaya Jawa Timur, Rabu.
Viktor mengatakan wacana itu tidak mungkin dilakukan karena panitia seleksi (Pansel) pemilihan komisioner KPU telah terpilih kemudian Presiden Joko Widodo menentukan 14 nama.
"Lalu tiba-tiba ada niat seperti menurut saya itu wacana," ujar Viktor.
Viktor menuturkan proses pemilihan komisioner KPU telah berjalan sehingga tinggal masuk tahapan memilih calon.
Lain halnya jika tahapan seleksi komisioner KPU belum berjalan dan Presiden Jokowi belum menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu) maka bisa menunjuk dari unsur partai politik.
Sebelumnya Ketua Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy mengatakan usulan komisioner KPU bisa diisi dari kalangan parpol itu baru wacana setelah panitia khusus (Pansus) kunjungan kerja ke Jerman beberapa waktu lalu.
Edy menjelaskan ada dua opsi yakni pertama bisa menjadi bagian unsur KPU misalnya seperti di Jerman ada unsur pemerintah, ada unsur parpol dan ada masyarakat di dalam KPU.
"Sementara opsi kedua, komisaris KPU tidak dari parpol, melainkan ada board khusus yang diatur dalam UU," ujarnya.
Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Yandri Susanto juga menyebutkan usulan itu mengacu pada keanggotaan KPU di Jerman.
Di Jerman, KPU terdiri atas delapan orang berlatar belakang partai politik, dan dua orang hakim untuk mengawal bila muncul permasalahan hukum.
Ditanya tentang independensi penyelenggara pemilu yang berlatar belakang partai politik, Yandri mengatakan hal itu justru meminimalisasi kecurangan.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
