Indonesia-Jepang tingkatkan kerja sama sektor IKM

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia dan Jepang di sektor industri kecil dan menengah (IKM), yang salah satunya dilakukan dengan menggandeng Japan External Trade Organization (Jetro).

“Selain memacu investasi perusahaan besar Jepang di Indonesia, kami juga mendorong agar pelaku IKM Jepang dapat bermitra dengan pengusaha nasional,” ujar Menperin seusai bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Arifin Tasrif di Kementerian Perindustrian, Jakarta, seperti dilansir keterangan tertulis, Rabu.

Menperin menegaskan, kerja sama tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasional.

“Selain itu dilandasi pula oleh amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,” ujarnya.

Tekad ini juga untuk menjaga konsistensi peran IKM yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kemenperin mencatat, IKM meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun.

Hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015.

IKM juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Tahun 2017, penambahan tenaga kerja sektor IKM diperkirakan mencapai 400.000 orang. Sedangkan, jumlah IKM ditargetkan sebanyak 182.000 unit sehingga total akan menjadi 4,03 juta pada tahun 2017 atau meningkat 4,7 persen dari 3,85 juta tahun 2016.

Selain itu, Kemenperin menargetkan penciptakan 5.000 wirausaha baru dan pengembangan 1.200 sentra IKM pada 2017 sekaligus untuk mencapai 20.000 wirausaha baru pada 2019.

Menperin berharap kepada Dubes Indonesia untuk Jepang agar terus mempromosikan kepada sejumlah investor Jepang mengenai peluang investasi industri di Indonesia, seperti sektor komponen, pengemasan, tekstil dan animasi. Sektor tersebut berkaitan dengan usaha yang dilakukan pelaku IKM.

Sementara itu, Arifin mengatakan, hubungan diplomasi kedua negara perlu diperkuat karena telah menjadi mitra strategis yang saling melengkapi. Apalagi, dalam waktu dekat, Indonesia dan Jepang akan memperingari 60 tahun hubungan diplomasi.

“Momentum ini dinilai tepat untuk meningkatkan kerja sama yang strategis di bidang ekonomi khususnya sektor industri,” tuturnya.

Sebelumnya, Executive Vice President Jetro Yuri Sato mengatakan, investor Jepang sangat membutuhkan informasi mengenai arah pengembangan industri di Indonesia.

Ia mengaku puas dengan informasi yang diberikan Menperin tentang kebutuhan investasi di sektor industri penunjang yang biasanya diisi oleh perusahaan skala kecil hingga menengah.

“Kami akan meneruskan informasi tersebut kepada para pelaku usaha di Jepang. Apalagi, Kemenperin tengah membangun database IKM berbasis teknologi digital melalui e-Smart IKM,” tuturnya setelah bertemu Menperin Airlangga, beberapa waktu lalu.

Investasi Jepang mencapai 4,498 miliar dolar AS atau Rp59,8 triliun (pada kurs Rp13.300) hingga September 2016. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2015.

Berdasarkan data BKPM, Jepang memberikan kontribusi investasi paling tinggi di Indonesia melalui industri otomotif dengan nilai 1,18 miliar dolar AS pada tahun 2015, disusul kawasan industri dan properti USD 520 juta dolar AS, kemudian industri logam, elektronik, dan mesin senilai 426 juta, serta listrik, gas, dan air sebesar 134 juta dolar AS.

“Di sektor manufaktur, investasi Jepang di Indonesia yang terbesar seperti industri elektronika dan otomotif. Beberapa realisasi investasi Jepang akan selesai pada tahun ini. Bahkan, Toyota masih ada rencana investasi hingga Rp7 triliun sampai tahun 2019. Mitsubsihi dan Honda masih menyelesaikan program ekspansinya,” papar Airlangga.

Kerja sama pendidikan vokasi

Selain membahas mengenai peluang investasi Indonesia-Jepang di sektor industri, Menperin juga meminta peningkatan kerja sama di bidang pendidikan vokasi industri.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa untuk membangun industri nasional dibutuhkan tenaga kerja industri yang kompeten.

Dalam hal ini, Kemenperin bersama empat kementerian lainnya telah menandatangani MoU untuk melakukan penguatan vokasi industri di Indonesia. Kesepakatan yang akan dilakukan, yakni melalui program sinergi pada jalur pendidikan, pelatihan, pemagangan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

“Kami sendiri telah melakukan kerja sama dengan Jepang melalui MoU antara SMTI Yogyakarta dengan National Institute of Technology, Akashi College, Akashi City, Hyogo, Jepang,” ujar Airlangga. MoU ini ditandatangani pada bulan Juli 2016, yang menekankan adanya pertukaran pengajar, siswa, serta kursus pendek.

“Selain itu, telah dilakukan pengiriman ke Mitsui Engineering dan Shipbuilding sebanyak 80 orang dalam kurun waktu tiga tahun untuk mendapat pelatihan welding,” tambahnya.

Program ini bekerjasama dengan lembaga pelatihan di beberapa kampus di Indonesia.

Pada kunjungan kerjanya ke Jepang bulan Oktober 2016, Menperin telah meminta kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang ditemui saat itu bersama Wakil Menteri METI agar mereka dapat meningkatkan kerja sama di bidang vokasi industri.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memberikan sertifikasi kepada setiap karyawan dan siswa Indonesia yang mendapat pelatihan di Jepang.