Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Koalisi Perempuan Indonesia meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin pendirian pabrik semen di Kendeng.
Selain itu juga meminta Presiden Joko Widodo menepati janjinya terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Pegunungan Kendeng dan menertibkan kepala daerah yang tidak taat hukum, serta agar pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan hidup di kawasan Pegunungan Kendeng.
"Pemerintah dan pemerintah daerah melindungi warga Kendeng dan sekitarnya dari ancaman kerusakan lingkungan maupun ancaman fisik dan mental dari pihak-pihak yang memperoleh keuntungan atas berdirinya pabrik semen," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari.
Patmi (48), salah seorang peserta aksi penolakan pendirian pabrik semen di Kendeng dengan mengecor kakinya di depan Istana meninggal pada Selasa (21/3) pagi.
Patmi diduga meninggal karena serangan jantung sehari setelah menyelesaikan aksi pasung kaki dengan semen.
Puluhan warga Kendeng datang ke Jakarta untuk melakukan aksi semen kaki sebagai bentuk protes sejak 13 Maret hingga 20 Maret 2017.
Warga menolak pembangunan dan pengoperasian pabrik semen karena bisa merusak lingkungan dan membuat warga kehilangan lahan pertanian.
Pegunungan Kendeng memiliki lebih dari 300 mata air yang menjadi sumber air bagi lima kabupaten di Jawa Tengah antara lain Pati, Rembang, dan Grobogan yang terancam rusak karena pendirian dan ekspansi pabrik semen.
Kawasan cekungan air tanah Watuputih digunakan sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen.
Proses produksi semen dinilai berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari Gunung Watuputih.
(A071/A043)
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
