Mantan pejuang Timor Leste pimpin perolehan suara pilpres

Dili (ANTARA News) - Mantan pejuang kemerdekaan Timor Leste, Francisco "Lu Olo" Guterres pada Selasa, seperti perkiraan sebelumnya, memimpin perolehan suara pemilihan presiden negara termuda di Asia itu.

Setelah satu hari pemungungan suara, dengan hampir 60 persen suara yang masuk sejauh ini, Guterres mengungguli tujuh kandidat saingannya, dalam penyelenggaraan pemilihan presiden keempat sejak negara kecil itu memisahkan diri dari Indonesia pada 2002.

Sekretariat nasional untuk teknis administrasi dan pemilihan telah menghitung lebih dari 30 persen keseluruhan suara pada Selasa pagi. Calon membutuhkan lebih dari 50 persen suara untuk menang dalam pemilu dalam satu putaran.

"Saya percaya tidak akan ada putaran kedua," Guterres, yang didukung oleh salah satu partai politik utama Timor Leste, Fretilin, mengatakan setelah hasil awal dihitung.

Komisi pemilihan umum diperkirakan akan mengumumkan hasilnya pada 23 Maret. Hasil itu kemudian akan disahkan oleh pengadilan dalam waktu sekitar satu bulan.

Isu yang menjadi perhatian utama dari sekitar 1,2 juta orang penduduk Timor Leste adalah gagalnya pemerintah memanfaatkan kekayaan dari pendapatan minyak dan gas, dan tingginya angka pengangguran yang mencapai sekitar 60 persen.

Para analis mengatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah yang baru adalah menghentikan ketergantungan bangsa yang didominasi umat Katolik Roma itu terhadap minyak, dan mencari alternatif pendapatan lainnya melalui sektor pertanian dan industri.

Sektor energi menyumbang sekitar 60 persen dari PDB di 2014 dan lebih dari 90 persen dari pendapatan pemerintah.

"Saya akan mendorong pemerintah untuk bekerja keras memanfaatkan semua sektor sumber daya ekonomi lainnya," kata Guterres.

Bekas jajahan Portugis ini pernah menjadi provinsi ke 27 Indonesia sejak 1975 hingga merdeka pada 2002 dan banyak dari tokoh-tokoh kunci kemerdekaan yang kini masih menonjol menjalankan negara.

Pemilu pada Senin lalu adalah penyelenggaraan yang pertama sejak pasukan perdamaian PBB meninggalkan negara setengah pulau itu pada 2012.