Jakarta (ANTARA News) - Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan secara kasat mata pertimbangan politis lebih mewarnai perombakan kabinet daripada alasan untuk meningkatkan kinerja. "Secara kasat mata dapat dilihat bahwa pergantian dan pengangkatan para menteri jelas tidak komprehensif, ruang penyegaran dan fokusnya terbatas, dan masih pilih-pilih dalam menentukan siapa yang harus diangkat dan siapa yang harus diganti," kata Irgan di Jakarta, Senin. Kondisi itu, katanya, dikhawatirkan akan berimplikasi pada berlanjutnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja kabinet, sehingga program tidak bisa dilaksanakan optimal. Akibatnya penyelesaian masalah masyarakat kurang efektif dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. "Kesan bahwa Presiden SBY memperhitungkan secara politis jelas terlihat dengan diangkatnya menteri yang tidak cakap di bidangnya diberi kesempatan menjadi menteri yang punya kewenangan lebih luas," katanya. Indikasi lainnya, kata Irgan, banyak menteri yang mempunyai kinerja kurang baik atau kondisi kurang sehat malah aman di posisinya, ditambah menteri yang sepantasnya dipertahankan malah diganti akibat satu porsi partai tertentu yang harus ditambah. Padahal, katanya, yang diinginkan publik adalah penyegaran menteri diorientasikan untuk peningkatan kinerja, bukan sekadar memperhitungkan representasi partai-partai ataupun lapisan masyarakat yang harus diakomodasi. "Harapan kita sebenarnya adalah perombakan kali ini benar-benar mengevaluasi kabinet secara total, tidak sekadar tambal sulam yang akhirnya kurang signifikan dengan tuntutan masyarakat," katanya. Namun, tambah Irgan, PPP akan secara dewasa menerima sepenuhnya kewenangan Presiden itu, termasuk pergantian menteri dari PPP asal dalam jalur yang benar dan tepat, yang diorientasikan dalam rangka bekerja sebaik-sebaiknya bagi rakyat dan bangsa. "Apalagi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali masih dipercaya menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, dan Ketua MPP PPP Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial," katanya. Walaupun begitu, kata Irgan, tanpa ragu PPP akan tetap kritis dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memantau jalannya pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
