Satlak Prima harapkan anggaran Pelatnas turun April

Jakarta (ANTARA News) - Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) mengharapkan anggaran penyelenggaraan pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) turun pada April demi menjaga prestasi Indonesia pada Asian Games 2018.

"Semua kebutuhan pelatnas mendesak karena atlet-atlet elit butuh dukungan yang kompleks termasuk kejuaraan uji coba dan pemusatan pelatihan di luar negeri," kata Ketua Satlak Prima Achmad Soetjipto di Jakarta, Senin.

Pemerintah telah menanggarkan pagu anggaran Rp500 miliar pada 2017 untuk Satlak Prima dan Komite Paralimpiade Indonesia demi peningkatan prestasi pada Asian Games 2018.

"Anggaran Rp500 miliar itu tidak cukup dan kami sedang menghitung anggaran tambahannya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Soetjipto tentang rapat yang digelar di Gedung PP ITKON Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Senin, bersama BPKP.

Pembahasan anggaran Satlak Prima bersama BPKP untuk program pelatnas, menurut Soetjipto, untuk menutup kebutuhan pelatnas yang belum terpenuhi pada 2016 antara lain anggaran latihan, peralatan, gaji atlet dan pelatih, serta uji coba dan pelatihan luar negeri.

"Saya pikir kalau penambahan anggaran, BPKP lebih tahu dan akan merekomendasikan kepada pemerintah. Kebutuhan pelatnas itu nantinya akan menyangkut pengadaan-pengadaan. Tapi, kami telah meminta saran dari BPKP," katanya.

Satlak Prima membutuhkan tambahan anggaran untuk menambah jumlah atlet pelatnas menjadi 878 atlet pada Asian Games.

"Jumlah atlet pada 2016 sekitar 317 atlet karena kami melakukan efisiensi pada 2016. Jika Indonesia akan mengikuti 42 cabang olahraga dalam Asian Games, kami akan menambah atlet pada 2017 hingga mencapai 878 atlet," katanya.

Namun, penambahan itu akan mengikuti peluang kontribusi medali bagi kontingen Merah-Putih yaitu dengan memprioritaskan atlet-atlet sangat berpotensi meraih medali emas.

Indonesia menargetkan peringkat delapan hingga 10 besar dalam Asian Games dengan perolehan 23 medali emas.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018 akan mendorong penerbitan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Asian Games.

"Saya tegaskan untuk membuat aturan sehingga tidak melanggar tata cara dan kita juga nanti mengangkat sekretaris jenderal yang mengerti tata cara pengeluaran anggaran," kata Wapres selepas Rapat Koordinasi Asian Games pada Rabu (15/3).