"Kami akan tetap terus berlangsung, di seberang sana sampai ada keputusan ketemu Pak Jokowi (untuk) menghentikan izin lingkungan yang dikeluarkan, izin lingkungan Ganjar Pranowo untuk ini dicabut," kata Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunretno di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Gunretno dan tiga rekannya didampingi tim advokasi dan kuasa hukumnya diterima Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Keempat perwakilan petani itu datang dalam keadaan kedua kakinya dicor dengan menggunakan semen sebagai bentuk aksi penolakan.
Sayangnya dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, Gunretno mengaku belum ada solusi yang memuaskan para petani di wilayah Kendeng yang diwakilinya.
"Tidak ada hasil karena kami datang sambil menyemen kaki ini mengadu ke Pak Jokowi. Mungkin Pak Teten melakukan upaya dengan mengadakan pertemuan dengan pabrik semen. Kalau tadi dikatakan hasil pertemuan dengan semen walau sudah mendapatkan izin tapi tidak akan beroperasi," kata Gunretno.
Namun Gunretno tetap berpegang pada janji Presiden yang disampaikan pada 2 Agustus 2016 saat pertemuan dengan masyarakat Kendeng bahwa selama proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam satu tahun maka izin harus dihentikan.
"Kenapa ini KLHS masih dikerjakan tapi izin (baru) dikeluarkan. Kami meminta izin untuk lingkungan dicabut. Tapi kayaknya kami harus menunggu di seberang Istana sini untuk tetap menunggu kapan izin itu dicabut," katanya.
Ia mengatakan aksi yang dilakukannya sebanyak 50 petani dari Pegunungan Kendeng itu dilakukan untuk kepentingan petani tidak hanya di Rembang semata mengingat di Pulau Jawa sendiri sudah ada 21 pabrik semen.
"Kami sampai mengecor kaki ini, menyakiti ini, untuk keseimbangan Jawa. Kami berharap Pak Jokowi, pemerintah jangan nggawe dolanan petanilah," katanya.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
