Surabaya (ANTARA News) - DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Jawa Timur mendesak DPP PBB untuk melakukan rapat evaluasi dalam hal dukungan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kami mendesak DPP untuk segera mengadakan rapat evaluasi terhadap kebijaksanaan presiden dalam reshuffle yang tampaknya mengabaikan PBB," ujar Ketua DPW PBB Jatim Tamat Anshory kepada ANTARA News di Surabaya, Senin. Ia mengemukakan hal ketika dikonfirmasi tentang rencana pergantian dua dari tiga kader PBB yakni Yusril Ihza Mahendra (Mensesneg) dan Abdurrahman Saleh (Jaksa Agung), sedang Menteri Kehutanan MS Ka`ban (Ketua Umum DPP PBB) cukup "aman" posisinya. Menurut anggota DPRD Jatim itu, PBB se-Indonesia sebenarnya sudah mengadakan pertemuan di Jakarta dengan kesepakatan untuk mendesak pemerintah kembali kepada komitmen awal bahwa PBB merupakan pihak yang babak belur mengkampanyekan SBY-JK. "Tapi, PBB diabaikan SBY, padahal dalam reshuffle pertama SBY melibatkan JK dan Yusril Ihza Mahendra, apalagi pergantian pak Yusril bukan karena kinerja yang tidak cacat, melainkan akibat tekanan publik," tegasnya. Ia menilai reshuffle kabinet kali ini tidak berbasis kinerja, melainkan bernuansa politis untuk memenuhi desakan parpol atau LSM yang didasarkan pada suka atau tidak suka, bukan kinerja yang baik atau tidak. "Buktinya, Menneg BUMN Sugiharto kabarnya akan diganti, padahal kinerja dia sudah cukup bagus, bahkan yang bersangkutan mengatakan sudah bekerja keras," ungkapnya. Selain itu, katanya, bila benar-benar berbasis kinerja tentu pengganti yang dipromosikan adalah orang-orang yang ahli dibidangnya, misalnya Hatta Radjasa yang insinyur juga bukan sebagai Mensesneg karena dia bukan ahli tata negara. "Karena itu, kami akan mengusulkan dalam rapat evaluasi untuk menarik diri dari kabinet dengan menarik seluruh menteri PBB, karena buat apa bertahan di dalam kapal yang oleng," paparnya. Selain itu, katanya, PBB juga perlu mengevaluasi dukungan kepada pemerintahan SBY-JK, kendati PBB tidak akan menjadi oposisi, melainkan kritis dengan posisi di luar pemerintahan.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
