Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus terbuka dalam mengevaluasi kinerja menterinya, sehingga diketahui dengan jelas alasan dilakukan "reshuffle" (perombakan) kabinet, kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (Sekjen DPP PBB), Sahar L. Hassan. "Kita ingin supaya Presiden membuka ke publik kinerja masing-masing menteri. Aspek-aspek kinerja apa saja yang menjadi titik lemah dibandingkan dengan yang lain," katanya, di kediaman Menteri Kehutanan, MS Kaban, di Jalan Denpasar, Jakarta, Minggu. Menurut dia, PBB tidak akan menerima, jika alasan Presiden mencopot menterinya hanya lantaran adanya tekanan publik. "Kita sepakat dengan ungkapan Presiden bahwa 'reshuffle' kabinet berdasarkan evaluasi kinerja, tetapi kalau keputusan reshuffle hanya dengan menggunakan opini atau tekanan publik maka besok pun kita juga bisa lakukan tekanan publik," katanya. Dalam perombakan kabinet kali ini, Yusril Ihza Mahendra dan Abdul Rachman Saleh bakal dicopot dari jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Sahar mengatakan, Presiden harus dapat menunjukkan alasan atau kelemahan kinerja mereka, sehingga harus dicopot. "Kita meyesal kalau Yusril dicopot, karena adanya opini atau desakan publik," katanya. Hal yang serupa juga disampaikan Ketua DPP PBB, Yusron Ihza. Ia sangat menyayangkan keputusan Presiden memberhentikan Yusril, karena adanya tekanan dari publik. "Dalam surat Presiden yang diterima Yusril yang menyebutkan alasan 'reshuffle', karena adanya tekanan publik," kata Yusron. Ia mengatakan, jika alasan Presiden adalah karena opini maupun desakan publik, maka Yusron yakin ke depan akan ada reshuffle lagi. "Opini publik bisa dibentuk," kata adik kandung Yusril Ihza tersebut. Menurut dia, jika pencopotan Yusril dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan pemindai sidik jari saat menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka hal itu harus dibuktikan secara hukum, dan jika terbukti, maka tidak masalah untuk diganti. Meski demikian, ia mengatakan, PBB akan tetap menghadapi kenyataan tersebut secara arif dan bijaksana. "Saya kurang optimis 'reshuffle' akan menjadikan lebih baik, tetapi seharusnya 'reshuffle' ditujukan di bidang ekonomi ini, sedangkan sekarang terlihat tidak jelas ke mana arahnya," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
