Cikeas, Bogor (ANTARA News) - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Paskah Suzetta, mengakui bahwa ada kekurangan koordinasi perencanaan pembangunan di antara pusat dan daerah. "Saya mengakui memang ada kekurangan dalam satu setengah tahun ini," kata Paskah, setelah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Minggu. Menurut Paskah, Presiden meminta, agar kekurangan itu ditutupi dengan mengintensifkan koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik. Koordinasi dengan daerah, menurut Paskah, sangat diperlukan meski telah diberlakukan otonomi daerah. Selain koordinasi perencanaan pembangunan, menurut Paskah, Presiden juga meminta, agar Bappenas menjaga semua tugas untuk memberikan program tentang perkembangan ekonomi di daerah. Paskah menambahkan pertemuannya dengan Presiden lebih banyak membicarakan tentang kinerja kementerian yang dipimpinnya. "Saya diberi penilaian kinerja selama 1,5 tahun ini," katanya. Meski mengakui kekurangan, Paskah mengatakan, Presiden masih mempercayakan tugas-tugas tersebut kepadanya. "Saya merasa banyak kekurangan, tapi Presiden menilai, karena saya mau belajar, Presiden menganggap bisa meneruskan kinerja," kata Paskah, yang juga aktif di Partai Golongan Karya (Golkar) itu. Ketika ditanya pers mengenai sikap Partai Golkar tentang rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Paskah mengatakan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. "Golkar tidak bisa mendikte Presiden, apalagi ini menyangkut hak prerogatif," katanya. Perombakan kabinet sebagai hak prerogatif itu, kata Paskah, juga dipahami sepenuhnya oleh Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla.Paskah Suzetta adalah salah seorang menteri hasil "reshuffle" pertama KIB sekira 1,5 tahun lalu, dan ia menggantikan posisi Sri Mulyani, yang sejak saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
