Jakarta (ANTARA News) - Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan kecewa dengan proses "reshuffle" (perombakan) kabinet yang bakal mencopot pendiri partai itu, Yusril Ihza Mahendra, dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), namun tidak akan menarik dukungan kepada pemerintah. "Kami merasa didzalimi dengan dikeluarkannya Pak Yusril dari kabinet. Padahal, PBB memiliki saham di dalam pemerintahan SBY-JK," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Muhammad Fauzi, di Jakarta, Minggu. Apalagi, kata Fauzi, justru partai-partai yang tidak turut mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) pada Pemilu 2004 justru memperoleh jatah lebih di kabinet. Satu hal lagi yang menambah kekecewaan PBB, menurut dia, adalah proses dan cara pencopotan Yusril yang dinilai tidak mengindahkan etika politik. Namun demikian, kata Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang itu, partainya belum memikirkan untuk menarik dukungan pada pemerintah. "Yang jelas, pencopotan Ketua Majelis Syuro PBB dari kabinet menjadi catatan tersendiri bagi PBB," kata anggota DPR RI tersebut. Fauzi juga membantah rumor bahwa Ketua Umum PBB, MS Kaban, akan mundur dari jabatannya selaku Menteri Kehutanan (Menhut) sebagai bentuk protes PBB. "Itu sama sekali tidak benar. Beberapa waktu lalu juga ada isu Pak Yusril dan Pak Kaban mau mundur. Mungkin, karena kami partai Islam, sehingga terus dikerjai," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
