Bandung (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat, HM Taufik Ridho, mengemukakan bahwa upaya penanganan Pekerja Seks Komersial (PSK) dari penutupan lokalisasi legendaris "Saritem" di Kecamatan Andir, Kota Bandung, membutuhkan kemauan politik (political will) yang kuat untuk segara dituntaskan. "Tanpa `political will` yang kuat dari Pemkot Bandung, niscaya penertiban Saritem akan menggantung," katanya di Bandung, Minggu. Ia menyebutkan, bila Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak mampu menangani penutupan Saritem, maka harus adil dengan meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Ridho mengakui, mampu tidaknya Pemkot Bandung mengatasi masalah penutupan lokalisasi Saritem itu relatif, namun tidak bisa diharapkan bahwa penanganan masalah sosial bagi masyarakat sekitarnya tidak boleh digantung begitu saja. "Kalau bisa menyelesaikan sendiri, yah cepat selesaikan," katanya. Ia menyebutkan, langkah penutupan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung belum tuntas, dan meminta agar penutupan lokalisasi Saritem tidak sebatas menutup saja, seperti yang dilakukan beberapa kali oleh Pemkot Bandung. "Harus ada penyelesaian akhir, contohnya menarik investor untuk membangun fasilitas perdagangan dan bisnis di sana, selain itu juga dibangunkan Islamic Center secara terpadu di sana," kata Ridho. Menurut dia, penutupan Saritem tidak boleh dilakukan secara tambal sulam, namun harus dilakukan penanganan terpadu agar praktik prostitusi bisa benar-benar diatasi secara tuntas. Pemkot Bandung perlu meniru langkah Pemprov DKI Jakarta yang memberikan "political will" yang kuat dalam penutupan sebuah lokalisasi di Kramat Tunggak yang akhirnya menjadi Islami Center."Kawasan Saritem bagus bisa dijadikan kawasan bisnis dan perdagangan, masyarakat di sana jadi punya mata pencaharian baru. Mereka pasti mendukung tujuan penutupan lokalisasi itu," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
