Bandung (ANTARA News) - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia, Jusman Sjafei D., yang disebut-sebut menjadi calon Menteri Perhubungan (Menhub) hasil "reshuffle" (perombakan) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) enggan berkomentar mengenai posisi yang bakal diembannya. Saat ditemui di rumahnya di Jalan Ciwulan Nomor 4, RT01/RW04, Kelurahan Cilaki, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Minggu petang, ia mengaku, baru pulang memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ketika ditanya wartawan mengenai posisi yang akan ditempatinya setelah dipanggil Presiden, Jusman enggan berkomentar. "Jangan sekarang, belum pasti. Saya jadi sungkan," kata pria yang juga Anggota Tim Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (EKKT) itu. Ketika didesak untuk mengutarakan visinya pada posisi barunya itu, Jusman tidak mau mengomentarinya. "Tunggu kepastiannya," kata Jusman singkat. Meski baru pulang dipanggil Presiden, tidak ada tanda-tanda kesibukan di luar atau di dalam rumah bernuansa hijau itu. Keasrian mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia itu dilengkapi dengan sebuah kolam ikan kecil di halam rumah itu berikut pancuran diatasnya. Beberapa pohon cemara tertanam di sana. Sedangkan sebuah sedan Toyota Camry bernomor polisi B-8061-VB terparkir di garasi terbuka rumah itu. Kendaraan itu pula yang dipergunakan Jusman memenuhi panggilan Presiden di Cikeas. Kabar pemanggilan Jusman ke Cikeas juga tersebar di kalangan karyawan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Mereka bersyukur bila mantan bosnya di PTDI itu masuk ke dalam kabinet. "Kami semua bersyukur beliau bisa terpilih, semuanya turut senang," kata Hubungan Masyarakat (Humas) PT Dirgantara Indonesia, Rohendi. Jusman memenuhi panggilan Presiden Yudhoyono pada Sabtu (5/5) malam. Ia disebut-sebut sebagai calon pengganti Hatta Rajasa untuk memimpin Departemen Perhubungan (Dephub). Namun, Jusman saat itu belum menyebutkan posisi menteri apa yang akan didudukinya. Pemanggilan dirinya, kata Jusman, karena Presiden Yudhoyono telah mengenalnya secara pribadi lebih dulu, sehingga tidak ada muatan politis seperti titipan partai atau kelompok tertentu. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007