Presiden tegaskan perbatasan harus dibangun jadi etalase bangsa

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan Kalimanatan Barat merupakan provinsi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga dan memiliki panjang perbatasan 996 kilometer harus diperhatikan pembangunannya sehingga bisa menjadi beranda terdepan dan sebagai etalase bangsa.

"Kawasan perbatasan harus kita perhatikan, harus dibangun sehingga menjadi beranda terdepan, menjadi etalase bangsa," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Presiden mengungkapkan saat ini pembangunan fisik di Kalimantan Barat sudah diselesaikan di zona inti, yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.

"Saya minta tidak berhenti pembangunan di zona inti di PLBN saja, perlu juga dilanjutkan dengan pembangunan di zona pendukung juga untuk memperlancar jalur konektivitasnya," katanya.

Presiden mengatakan zona pendukung bisa dikembangkan menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar maupun fasilitas pendukung lainnya.

Jokwi juga minta disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Selain pembangunan kawasan perbatasan, Jokowi juga minta fokus untuk mendorong membuat sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

"Untuk itu minta para menteri dan pemangku jabatan di Kalimantan Barat mampu mendesign dan melaksanakan program pendukung untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan," katanya.

Menurut Presiden, langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat bisa tumbuh lebih tinggi lagi.

"Sekarang telah mencapai 5,2 persen, ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya.

Presiden juga meminta proses hilirisasi industri yang bisa menyambung industri pengolahan dengan sektor pertanian dan sektor perkebunan.

(J008/T007)