Staf khusus Presiden: masalah Freeport murni bisnis

Jadi kita bicara Papua ini harus hati-hati, tidak boleh ada provokasi, masalah karyawan, masalah politiklah, ini murni bisnis. Tidak boleh dicampur aduk dengan politik dan lainnya."

Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya menyatakan persoalan PT Freeport Indonesia di Papua adalah murni masalah bisnis sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan politik.

"Jadi kita bicara Papua ini harus hati-hati, tidak boleh ada provokasi, masalah karyawan, masalah politiklah, ini murni bisnis. Tidak boleh dicampur aduk dengan politik dan lainnya," kata Lenis Kogoya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan pemerintah sudah berniat baik menyelesaikan masalah itu.

Lenis juga menyebutkan dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak Freeport Indonesia.

"Dalam waktu dekat akan ada tim yang melibatkan masyarakat Papua, pemerintah, dan pihak lainnya untuk selesaikan ini, kita bersama-sama akan selesaikan masalah di sana," katanya.

Ia menyebutkan solusi dalam jangka pendek yang ingin dicapai adalah menormalkan kondisi. Sementara jangka panjang akan diselesaikan berbagai masalah seperti hak ulayat, kompensasi dan perbaikan lingkungan.

Ia menyebutkan kehadiran Freeport di Papua memberi keuntungan dan juga kerugian. Selama 50 tahun memang dinilai perusahaan itu tidak memberi keuntungan kepada masyarakat Papua.

"Tetapi ada beberapa keuntungan misalnya sejumlah putra daerah disekolahkan dengan pemberian bea siswa kemudian ada rumah sakit," kata Lenis yang juga merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua.

Sementara kerugiannya adalah Freeport tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak ada kompensasi, tidak diperhatikan hak ulayat masyarakat.

"Malam ini saya akan berangkat ke Timika untuk menyerap masukan dari berbagai suku di sana dalam penyelesaian masalah Freeport," katanya.