"Saya berharap (wajib pajak) yang besar-besar ikut, karena memang belum semua," kata Ken ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin.
Dia mengaku sudah mengantongi data-data mengenai wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak.
Melalui data tersebut, Ken menegaskan bahwa potensi keikutsertaan wajib pajak menjelang berakhirnya program amnesti pajak masih banyak.
Dia juga mengemukakan bahwa pada Jumat (10/3) lalu terdapat dana repatriasi sebesar Rp9 triliun.
Selain itu, Ken menegaskan bahwa setelah amnesti pajak berakhir maka DJP akan melakukan penegakan hukum kepada wajib pajak yang belum mendeklarasikan hartanya.
Penegakan hukum itu dilakukan melalui implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Ken menjelaskan bahwa mengikuti amnesti pajak adalah hak wajib pajak, dan hak otoritas pajak adalah menerapkan penegakan hukum setelah periode pengampunan berakhir.
Sebagaimana diketahui, Pasal 18 UU Pengampunan Pajak berisi ketentuan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap dalam SPT laporan pajak.
Wajib pajak yang menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dengan mengikuti program pengampunan pajak akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif hingga 30 persen serta sanksi atas harta yang tidak diungkapkan dan kemudian ditemukan.
Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tersebut merupakan wujud keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan telah mengikuti program amnesti pajak.
(R031/C004)
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
