Pemerintah minta KPK kawal pembiayaan LRT

Kami tidak hanya melakukan evaluasi, harus ada lembaga yang mengawasi sehingga dijauhkan dari praktik yang tidak diinginkan

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pembiayaan "Light Rail Transit" (LRT).

"Menhub datang dengan Pak Sekjen dan Irjen, tujuannya untuk pencegahan. Ada proyek besar di Kemenhub, LRT dan MRT, beliau minta KPK didampingi kalau ada audit LRT yang sedang jalan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Senin.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pertemuan dengan KPK dilakukan karena Kementerian Perhubungan mendapat amanat untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang jumlahnya banyak.

"Secara umum kami minta pendampingan agar pasca operasi tangan tangan oleh tim Saber Pungli kami mendapat suatu payung sehingga pasca operasi tangkap tangan itu moral bisa lebih baik lagi," kata Budi.

Untuk proyek LRT yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Palembang, Budi berkata, "Kami minta saran terkait pencegahan. Ada Perpresnya, sudah ditunjuk kontraktornya sudah berjalan dan kontraknya akan final. Kami minta BPK untuk audit dan kami lapor hasilnya ke KPK."

"Kalau ada kelebihan atau kurang bayar kami lapor ke KPK agar tidak merugikan negara. Kami tidak hanya melakukan evaluasi, harus ada lembaga yang mengawasi sehingga dijauhkan dari praktik yang tidak diinginkan," kata Budi.

Agus sendiri memberikan saran bahwa "Melihat proses yang disampaikan Pak Menteri kami memberikan saran juga agar akuntabilitasnya lebih diperbaiki karena di dalam pengadaan kalau dengan tender terbuka kan harus transparan dan efektifitasnya tercapai."

Perkembangan fisik pembangunan prasarana kereta ringan LRT Palembang yang terhitung 31 Januari 2017 sudah 35 persen, sedangkan LRT Jabodebek baru 12 persen, meliputi Cawang-Cibubur 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21 persen dan lintas Cawang-Bekasi Timur 6,95 persen.

Untuk LRT Palembang, pembangunan prasarana sepanjang 23,4 kilometer ditargetkan selesai Juni 2018 sedangkan pembangunan sarana ditargetkan selesai Maret 2018. Empat set masing-masing tiga kereta, kemudian Juni 2018 selesai empat set masing-masing tiga kereta yang dikerjakan PT KAI dan PT INKA.

LRT Palembang ditargetkan beroperasi pada Juni 2018 dengan dioperasikan oleh PT KAI dengan subsidi dari pemerintah.

Budi Karya sebelumnya menjelaskan pendanaan pembangunan prasarana LRT Palembang menggunakan APBN yang dibayarkan selama lima tahun anggaran (2017-2021) sedangkan pendanaan sarana berasal dari PT KAI.

"Terkait LRT Palembang, ada beberapa hal penting yang memerlukan keputusan yaitu di antaranya ketersediaan pasokan listrik sebesar 50 MVA pada Januari 2018 serta pemberian subsidi tarif untuk pengoperasian LRT," katanya.

LRT Palembang siap operasi Juni 2018 sedangkan pembayaran melalui APBN selama lima tahun yaitu dari 2017 hingga 2021. sedangkan pada LRT Jabodebek, pembangunan kontruksi fase 1 sepanjang 43 kilometer ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi Mei 2019.

Terkait pendanaan, ia menjelaskan berdasarkan Perpres No 98 Tahun 2015 Jo Perpres No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan LRT di Jabodebek, pembayaran pembangunan prasarana dibebankan kepada APBN yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

Budi menambahkan beberapa hal penting yang memerlukan keputusan LRT Jabodebek adalah perlu adanya alternatif pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek di luar APBN misalnya dengan pembiayaan 100 persen melalui investasi sinergi BUMN atau pembiayaan 50 persen APBN dan 50 persen investasi sinergi BUMN.