Jakarta (ANTARA News) - Perombakan kabinet atau reshuffle memang sepenuhnya hak prerogatif presiden. Tak banyak kalangan yang mengetahui secara pasti siapa menteri yang akan digeser, dan dicopot, termasuk calon yang menggantikannya. Lihat saja, sejumlah kalangan yang dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jabar, sepanjang Sabtu. Dari tujuh orang yang dipanggil, lima di antaranya mungkin tak pernah terpikirkan oleh khalayak akan ditunjuk untuk menempati pos di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) hasil perombakan. Sebutlah, tokoh partai Golkar Andi Mattalata yang datang Sabtu siang ke Cikeas. "Presiden meminta saya menjadi salah seorang pembantunya, tetapi belum dijelaskan di bidang apa," kata Andi Mattalata usai dipanggil Presiden di kediaman pribadinya di Cikeas, Sabtu. Andi yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPR itu mengatakan dirinya siap menerima tugas yang diberikan Presiden sepanjang sesuai dengan kemampuan dirinya. "Ukuran kemampuan adalah latar belakang pendidikan dan latar belakang pengalaman. Kalau itu mampu saya pikul maka akan saya terima dengan senang hati sebagai sebuah kehormatan dan tugas untuk rakyat dan pemerintah," katanya. Dia menambahkan Presiden dalam kesempatan itu tidak menjelaskan posisi yang akan diembannya, namun hanya mengajaknya berdialog seputar sistem kenegaraan dan penegakan hukum. Dalam pembicaraan itu, lanjutnya, disepakati diperlukan sistem kenegaraan yang lebih baik untuk membangun pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat. Sementara itu, mengenai hubungan antar lembaga negara, menurut Andi, saat ini sulit dikendalikan karena tidak adanya lagi Tap MPR yang mengaturnya, seperti pada Tap III/MPR/1978 tentang tata hubungan lembaga tinggi negara dengan lembaga tertinggi negara. "Tidak adanya ketetapan itu akibat amandemen Undang-undang Dasar yang mengakibatkan lembaga-lembaga negara seperti satelit yang tiba-tiba terlepas, sehingga banyak kita baca berita mengenai titik singgung antar lembaga negera," katanya. Andi Mattalata banyak disebut akan menggantikan Hamid Awaluddin sebagai Menkum dan HAM. Jampidsus Hendarman Selain Andi, ada Jampidsus Hendarman Supandji mengatakan belum mengetahui posisi yang akan dijabatnya dalam susunan kabinet baru yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat. "Tunggu saja pengumumannya hari Senin, " kata Hendarman Supandji, setelah dipanggil Presiden di kediaman Presiden, Sabtu. Hendarman tidak mau menyebutkan secara jelas pos baru yang akan didudukinya dan hanya mengatakan nanti akan dilihat pada saat pengumuman oleh Yudhoyono. "Presiden tidak menyebutkan secara tegas (pos yang akan saya tempati)," kata Hendarman. Hendarman justru mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja selama menjabat sebagai Jampidsus dan Ketua Tim Tastipikor. "Presiden memberi petunjuk agar saya meneruskan proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi," katanya. Namun, katanya, Presiden mengingatkan agar penegakan hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan jangan sampai menimbulkan masalah baru. "Presiden meminta dalam melakukan tindakan baik tingkat penyidikan, pengusutan sampai penyelesaian perkara jangan melakukan tindakan yang salah," katanya. Pemanggilan Hendarman oleh Presiden kemungkinan terkait dengan rencana Presiden mengganti Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Presiden menilai kinerja Hendarman sebagai Jampidsus dan ketua Tim Tastipikor berjalan dengan baik. Sekjen PKB Pada Sabtu malam, Presiden kembali memanggil beberapa menteri yang akan digeser dan calon menteri yang akan menempati pos di KIB yang dipimpinnya. Setelah Menhub Hatta Radjasa yang akan digeser dari posisi sebagai Menteri Perhubungan, tiba Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Lukman Edy. Pria kelahiran Telukpinang, Riau, itu datang ke Kediaman Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas sekitar pukul 20.00 WIB. "Saya baru dikabari oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan ditelepon staf kepresidenan sekitar pukul 18.00 WIB, yang memberitahu saya untuk segera menghadap Presiden," ungkapnya. Dalam pertemuannya dengan Kepala Negara, ayah tiga anak itu mengungkapkan lebih banyak berbicara tentang visi misi pembangunan yang berpihak pada kerakyatan. "Dari pembicaraan itu, saya menangkap bahwa kami satu visi dan karena itu saya siap membantu Presiden untuk melaksanakan pembangunan pro-rakyat, seperti bidang kesehatan, pendidikan sesuai dengan latar belakang bidang keilmuan yang saya tekuni," ujar alumni Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, Malang, itu. Tentang kemungkinan dirinya menggantikan posisi Saifullah Jusuf sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), ia mengatakan, "Saya tidak mau menyebutkan posisi saya dimana. Yang pasti saya siap membantu Presiden". Tak hanya masalah pembangunan nasional, Presiden juga membahas perkembangan di tubuh PKB dan Nadhlatul Ulama (NU) serta sedikit perihal keluarga Edy. Selain Mohamad Lukman Edy, ada dua kandidat menteri lainnya. Pertama, Guru Besar Institut Teknologi Surabaya (ITS) Mohamad Noeh mengisyaratkan dirinya akan menduduki posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menggantikan Sofyan Djalil, yang diperkirakan bergeser menjadi Menneg BUMN. Kedua, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (DI) Yusman Syafei kemungkinan menempati posisi menteri perhubungan menggantikan Hatta Radjasa. (*)
Copyright © ANTARA 2007
