DPR tolak rencana penutupan pabrik gula

Kudus (ANTARA News) - DPR RI belum sepakat dengan rencana pemerintah melakukan penutupan sejumlah pabrik gula di Tanah Air karena bakal memberikan dampak negatif yang cukup besar, kata Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid.

"Salah satunya, soal pengangguran dalam jumlah yang cukup besar. Misal, di Pabrik Gula (PG) Rendeng Kudus saja terdapat 1.000-an pekerja, belum termasuk petani tebunya, sedangkan jumlah PG yang akan ditutup informasinya mencapai 23 unit," ujarnya ditemui saat menghadiri sarasehan APTRI dan PG Rendeng di aula PG Rendeng Kudus, Jateng, Jumat.

Hadir pada acara yang dihadiri petani tebu tersebut, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil serta Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) APTRI Ari Wachid.

Dampak lainnya, kata dia, terkait dengan aktivitas usaha yang bergantung pada kelangsungan pabrik gula juga akan mati.

Oleh karena itu, kata Wachid yang sedang melakukan reses di Kudus, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali, karena sebelumnya juga ada kebijakan serupa pada tahun 1990-an terjadi penutupan pabrik gula secara besar-besaran.

Hanya saja, lanjut dia, dirinya melihat kebijakan tersebut tidak menjadi sebuah penyelesaian masalah.

"Kami menganggap memang perlu ada penataan. Jika ingin swasembada gula pemerintah juga perlu memberikan dorongan, terutama terhadap petaninya," ujarnya.

Pada era sebelumnya, kata Wachid, tanaman tebu rakyat intensifikasi dan tebu rakyat tegalan mendapat kemudahan meminjam permodalan di perbankan serta kemudahan dalam mendapatkan pupuk.

Ia mengaku, mendapatkan keluhan dari petani tanaman tebu soal sulitnya mendapatkan pupuk.

"Belum lagi, dalam waktu dekat akan bergulir kartu tani sebagai sarana untuk membeli komoditas bersubsidi, termasuk pupuk," ujarnya.

Ia mengaku pesimistis program tersebut bisa memudahkan petani, terutama dalam mendapatkan pupuk bersubsidi karena alokasi yang bakal diterima hanya 2 hektare.

Padahal, lanjut dia, petani tanaman tebu tidak bisa disamakan dengan petani tanaman padi karena luas lahan yang dibutuhkan petani tebu jauh lebih luas.

Dalam rangka memajukan pabrik gula dan mendukung program swasembada gula nasional, dia mengusulkan, perlunya pemerintah daerah diikutsertakan lewat kepemilikan saham pabrik gula.

"Setidaknya, dengan adanya kepemilikan saham pemda setempat, maka bupatinya juga memiliki kewajiban untuk mendorong tersedianya bahan baku," ujarnya.

Selain itu, kata polisi dari Partai Gerindra itu, petani juga mendapatkan kesempatan serupa untuk memiliki saham agar tumbuh rasa memiliki.

Ari Wachid menambahkan, jika penutupan pabrik gula karena alasan kekurangan bahan baku, hendaknya pemerintah memikirkan langkah dan kebijakan strategis untuk meningkatkan minat petani agar mau menanam dan menambah areal tanaman tebu.

Ia mengaku, tidak sepakat dengan rencana penutupan pabrik gula karena bisa menimbulkan berbagai efek negatif terhadap perekonomian masyarakat sekitar pabrik gula.

(U.KR-AN/I007)