Politisi PDIP desak KPU benahi data pemilih

Kita ingin dengar strategi apa yang akan digunakan KPU dalam menghadapi masalah ini, khususnya pada Pilkada DKI putaran kedua nanti."

Surabaya (ANTARA News) - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membenahi data dan daftar pemilih, berkaca dari pemilihan kepala daerah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta putaran pertama yang dinilainya kacau.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu mencontohkan, banyak warga pemilih pada Pilkada putaran pertama di DKI Jakarta pada akhirnya tidak bisa memilih.

"Alasannya macam-macam, terbanyak dikarenakan blankonya habis," ucapnya, dalam kesempatan di Surabaya, Kamis.

Alasan terbanyak lainnya, lanjut Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu, warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikatakan telah melebihi batas waktu yang ditentukan.

"Padahal, dari sejumlah data dari berbagai saksi yang kami kumpulkan, sejak pagi warga yang tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya ini sudah datang di TPS," ucap pria yang akrab disapa Teri ini.

Berkaca dari pengalaman itu, dia mendesak KPU Pusat, maupun KPU di daerah lainnya agar membenahi data dan daftar warga pemilih.

"Masalah teknis kepemiluan sudah kami sampaikan ke KPU," ujarnya.

Bahkan, menurut anggota Komisi II DPR RI ini, tanggal 16 atau 17 Maret nanti, pihaknya telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan KPU Pusat dan KPU DKI di DPR RI.

"Kita ingin dengar strategi apa yang akan digunakan KPU dalam menghadapi masalah ini, khususnya pada Pilkada DKI putaran kedua nanti," ungkapnya.

Teri menjabat DPR RI periode 2014-2018 melalui pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI, menggantikan Djarot Syaiful Hidayat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Basuki Tjahja Purnama.

Sebelumnya dia aktif sebagai seorang advokat yang banyak menangani perkara Pilkada dari calon-calon asal PDIP, seperti sengketa yang menimpa Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, AA Ngurah Puspayoga saat pemilihan Gubernur Bali, serta Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara.