Presiden Jokowi perlu atasi masalah peradilan dengan paket kebijakan hukum komprehensif

Kalau responnya masih biasa saja, lama-lama malah akan jadi permisif dengan kasus-kasus seperti ini."

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril menyebutkan Presiden Joko Widodo perlu turun tangan langsung untuk mengatasi permasalahan dalam lembaga peradilan dengan mengeluarkan paket kebijakan hukum yang lebih komprehensif.

"Presiden harus melakukan reformasi peradilan secara komprehensif, Presiden bisa mengeluarkan paket kebijakan hukum yang lebih baik," kata Oce dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu.

Oce menilai pemerintah masih belum memperhatikan bidang hukum, padahal ada tanggung jawab politik yang perlu dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan agenda reformasi termasuk dalam bidang hukum.

"Sebagai contoh adalah kasus Sekretaris Mahkamah Agung (MA), ini sudah sangat besar dan tidak bisa dibiarkan," kata Oce.

Menurutnya kasus dugaan suap yang menyeret nama Sekretaris MA Nurhadi merupakan momentum penting untuk melakukan reformasi peradilan secara komprehensif.

Oce kemudian mengatakan kasus-kasus yang mencoreng peradilan di Indonesia masih kurang ditindak dengan tegas.

"Kalau responnya masih biasa saja, lama-lama malah akan jadi permisif dengan kasus-kasus seperti ini," kata Oce.

Lebih lanjut Oce menyebutkan permasalahan dalam lembaga peradilan ini masih terus berlarut-larut karena kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Persoalan seperti suap, korupsi, integritas buruk, kurangnya kompetensi, serta berbagai pelanggaran etik dan moral oleh pejabat bahkan karyawan dalam lembaga peradilan, menjadi penyebab dari ketidakpercayaan publik, pungkas Oce.