Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi IV DPR Yusuf Faishal mengatakan kinerja Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu dievaluasi berdasarkan data yang lebih obyektif yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Selama ini kinerja DKP dinilai berdasarkan data-data internal sehingga objektivitasnya kurang bisa diandalkan," kata Yusuf di Jakarta Sabtu. Dia mengatakan Komisi IV DPR akan lebih mengandalkan data dari BPS untuk melakukan evaluasi kinerja DKP, terutama yang menyangkut efektivitas kinerja DKP dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. "Kita perlu tahu apakah bantuan yang diberikan pada nelayan dan masyarakat pesisir sudah tepat sasaran. Komisi IV DPR akan melakukan cek dan cek ulang," katanya. Menurut dia, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada nelayan dan masyarakat pesisir selama ini belum optimal mengingat masih ada nelayan di kawasan terpencil yang kurang tersentuh oleh bantuan pemerintah. Sebagai contoh, nelayan Kabupaten Banggai Kepulauan Sulteng yang sampai saat ini diliputi kondisi yang serba kekurangan. Mereka kekurangan alat tangkap ikan dan alat yang ada pun sudah dalam kondisi memprihatinkan, katanya. Para nelayan di Banggai kini membutuhkan bantuan alat tangkap ikan untuk meningkatkan perolehan hasil tangkapan di perairan Banggai yang potensi hasil lautnya sangat prospektif, tambahnya. "DKP mestinya segera mengetahui data dan kondisi nelayan di Tanah Air yang membutuhkan bantuan, Tanpa adanya data semacam itu, bantuan perintah untuk nelayan bisa kurang efektif," kata Yusuf.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
