Ramallah (ANTARA News) - Presiden Mahmoud Abbas mengatakan kepada para pendukungnya Kamis bahwa ia mungkin mengundurkan diri dalam dua bulan ini jika sanksi-sanksi Barat terhadap Pemerintah Palestina tidak dicabut. Pernyataan itu menambah tekanan pada negara-negara besar Barat yang mendukung Abbas dengan mengabaikan partai Islamis Hamas yang menang dalam pemilihan umum tahun lalu dan memimpin pemerintahan Palestina. Abbas melawat ke negara-negara Eropa dan Arab bulan lalu dalam upaya mengendurkan embargo bantuan dan sanksi-sanksi ekonomi lain yang diberlakukan terhadap Pemerintah Palestina karena penolakan Hamas untuk meninggalkan kekerasan dan mengakui Israel. "Dalam dua bulan mendatang, jika embargo tidak dicabut, maka Abu Mazen mungkin mengundurkan diri," kata pejabat itu, seorang tokoh utama dalam partai sekuler Fatah kubu Abbas, kepada Reuters. Kantor Abbas belum memberikan komentar mengenai laporan tersebut. Abbas, yang terkenal dengan sebutan Abu Mazen, menyampaikan pernyataan itu pada pertemuan para pejabat tinggi Fatah pada Kamis. Tidak jelas apakah pengunduran diri itu merupakan pilihan serius yang dipertimbangkan Abbas atau hanya sekadar gertakan. Pengunduran diri presiden Palestina itu bisa mendorong pelaksanaan segera pemilihan umum yang dikhawatirkan banyak pihak akan mengarah pada kekerasan berdarah antara para pendukung Hamas dan Fatah. Abbas berharap meredakan pertikaian antar-kelompok Palestina itu dan membujuk negara-negara Barat serta Israel mengakhiri sanksi-sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Palestina dengan membentuk pemerintah koalisi persatuan pada Maret, yang mencakup para menteri Fatah di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyeh (Hamas). Namun, embargo itu masih tetap diberlakukan pada pemerintah Palestina. "Ia sangat kecewa atas berlanjutnya embargo itu. Ia berharap dengan membentuk pemerintah persatuan, sanksi-sanksi itu akan dicabut. Itu tidak terjadi. Ia sangat kecewa," kata pejabat itu. Deputi Perdana Menteri Azzam al-Ahmad, seorang pemimpin Fatah, mengatakan pada 30 April bahwa pemerintah persatuan seharusnya dibubarkan jika embargo tidak dicabut dalam waktu tiga bulan. Ancaman lama Abbas untuk mengadakan pemilihan umum memudar setelah ia setuju membentuk pemerintah persatuan Palestina bersama Hamas.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007