Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengejar target pertumbuhan pasar perbankan syariah. sehingga menjadi lima persen pada 2008. "Hari Rabu yang lalu kita sudah berbicara dengan Departemen Keuangan (Depkeu), pada akhirnya kita sepakat antara Depkeu dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membentuk satgas," kata Gubernur BI, Burhanudin Abdullah, di Gedung BI Jakarta, Jumat. Satgas tersebut, menurut Gubernur BI, akan menangani masalah-masalah pengembangan bank syariah seperti yang diminta oleh kalangan perbankan syariah. Menurut dia, kendala pertama adalah pengembangan sumberdaya manusia (SDM). "Kita juga punya harapan kepada perbankan syariah untuk menempatkan tenaga-tenaga berkualitas," katanya. Burhanudin mengatakan, para pelaku perbankan syariah memperkiraan diperlukan lebih dari 40 ribu profesional yang menangani perbankan syariah, untuk mencapai pertumbuhan lima persen pada 2008. "Ini suatu jumlah yang sangat besar, maka mereka menyarankan agar pendidikan, training, dan sosialisasi hendaknya dilakukan secara sistematik, terporgram, terencana, dan dalam konteks yang relevan dengan perbankan syariah," kata Burhanudin. Kendala kedua, menurut Burhanudin, adalah penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN). "Mereka ingin supaya Undang-Undang (UU) tentang SBSN segera diselesaikan, karena dengan cara demikian kita bisa menampung banyak sekali dana yang di dunia saja sekarang ini sedang kelebihan," katanya. Sedangkan kendala yang ketiga, menurut Burhanudin, adalah permasalahan perpajakan yang belum terselesaikan. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung mengatakan bahwa pihaknya merespon positif upaya tersebut. "Kita dalam waktu dekat bersama BI akan mengadakan pelatihan untuk peningkatan SDM perbankan syariah," kata Wahyu ketika dihubungi ANTARA. BI menerbitkan aturan baru yang memperlonggar keberadaan "office chanelling" (OC) atau konter layanan bagi perbankan syariah guna mencapai target pertumbuhan pasar perbankan syariah lima persen dibandingkan bank konvensional. "Aturan yang akan menggantikan PBI no 8/3/PBI/2007 tersebut berisi pelonggaran mengenai cakupan layanan OC dan cakupan wilayah OC," kata Deputi Gubernur BI Siti Chalimah Fadjriah. Aturan tersebut juga memuat kewajiban pencantuman logo bagi perbankan konvensional yang memiliki layanan syariah. "(Sebelumnya) kan tidak ada (logo) mana bank yang memiliki layanan syariah dan mana yang tidak. Melalui logo tersebut mempermudah masyarakat untuk mengetahui mana bank yang memiliki layanan syariah dan mana yang tidak," katanya. BI melaporkan, tahun 2006, pangsa pasar bank syariah mencapai 1,58 persen atau tumbuh 0,16 persen dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 1,42 persen. Hal ini berarti bank konvensional masih menguasai 98,32 persen pasar perbankan. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan aset perbankan syariah yang meningkat. Tahun 2006 aset perbankan syariah mencapai Rp26,72 triliun, tumbuh sekitar 28 persen dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp20,88 persen. Pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Tahun 2006 pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp20,44 triliun, meningkat 34,2 persen dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp15,23 triliun. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2006 DPK yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp20,67 triliun, tumbuh 32,7 persen dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp15,58 triliun. Pada kuartal pertama tahun 2007 ini perbankan syariah, menurut laporan BI, memiliki total aset Rp28,4 triliun atau tumbuh 38,45 persen, DPK Rp21,88 trilun atau meningkat 46,4 persen, dan penyaluran pembiayaan mencapai Rp20,82 triliun atau naik 30,2 persen dibandingkan posisi Desember tahun 2006. BI memperkirakan, pertumbuhan normal perbankan syariah tahun 2007 adalah 1,97 persen atau naik 0,39 persen dibandingkan tahun 2006. Namun, untuk mencapai target lima persen pertumbuhan pada tahun 2008, BI membuat proyeksi akselerasi dengan memacu pertumbuhan menjadi 2,84 persen pada tahun 2007, dengan total aset Rp47,94 triliun, DPK Rp36,10 trliun dan penyaluran pembiayaan mencapai Rp36,10 triliun. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
