"Dewasa ini kita telah mengalami kegaduhan di bidang politik," kata Titiek saat menghadiri pencanangan Desa Damandiri Lestari di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, sore.
Menurut dia, kegaduhan di bidang politik itu, antara lain, karena bangsa ini telah meninggalkan sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan falsafah para pendahulu bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945.
"Kita telah ambil sistem dari falsafah yang bersumber dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kita telah abaikan nilai yang terkandung dalam pancasila dan sistem ketatanegaraan bangsa," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menyinggung kalau bangsa ini telah kebablasan dalam berdemokrasi sehingga jika tidak dibenahi dikhawatirkan bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang.
"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa dalam berdemokrasi kita telah kebablasan, kalau kita tidak berhasil membenahi kegaduhan, kekalutan politik yang terjadi, di masa depan kita akan mengalami kesulitan yang lebih besar," katanya.
Apalagi, lanjut Titiek, dengan kemajuan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dunia bergerak semakin cepat, dan bangsa yang tidak mampu cepat menyelesaikan masalah akan dilanda cepatnya kemajuan yang dicapai umat manisia.
"Di bidang ekonomi bangsa ini menghadapi masalah yang tidak kecil, salah satunya adalah karena kita mengadopsi sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD," katanya.
Ia menjelaskan apabila di masa lalu sebagian besar barang-barang seperti sandang, pangan dan papan dapat dihasilkan di negeri sendiri, maka dewasa ini tidak sedikit barang kebutuhan yang didatangkan dari luar negeri.
"Sampai-sampai kebutuhan akan garam, cabai dan bawang harus impor dari luar negeri. Selain itu kekayaan alam kita yang sedemikian besar, justru sebagian besar dikuasai bangsa asing," katanya.
(KR-HRI/B015)
Pewarta: Heri Sidik
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
